Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta tidak ragu menambah alokasi anggaran untuk mempercepat perluasan cakupan program tersebut.

“Kami mendorong dan mendukung berapa pun anggaran yang harus dialokasikan untuk memperluas cakupan program sekolah gratis ini. Harapan kita program ini dapat berjalan di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara tanpa terkecuali,” kata Salman kepada wartawan di Medan, Kamis (17/09/2026).

Kebijakan pembebasan biaya sekolah, kata Salman, dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

Namun, Salman mengingatkan agar program sekolah gratis tidak berhenti pada persoalan pembebasan biaya pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan kualitas pendidikan tetap menjadi perhatian utama.

“Sekolah gratis jangan hanya dimaknai sebagai bebas membayar SPP. Yang paling penting bagaimana anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, guru yang cukup, ruang belajar yang layak dan fasilitas pendidikan yang memadai,” katanya.

Politisi senior PKS Sumut juga mengingatkan perluasan program pendidikan gratis harus memperhatikan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah.

"Sumatera Utara memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pesisir, kepulauan hingga daerah pedalaman dan dataran tinggi. Perbedaan tersebut membuat kebutuhan pendidikan di setiap wilayah tidak selalu sama," katanya.

Pihaknya tidak mengharapkan ada anak di satu daerah yang bisa menikmati pendidikan gratis, sementara anak di daerah lain masih terkendala biaya.

"Prinsipnya harus ada pemerataan dan tidak boleh ada kabupaten atau kota yang tertinggal,” ujar Salman.

Sebelumnya, Pemprov Sumut menyebut Program Unggulan Bersekolah Gratis telah menyalurkan anggaran Rp49,53 miliar lebih sepanjang 2026 kepada 293 SMA, SMK dan SLB Negeri dengan total 104.426 siswa penerima manfaat.

Program tersebut saat ini menyasar 10 kabupaten/kota, terutama lima wilayah di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana.

“Kita ingin sekolah gratis ini benar-benar menjadi hak yang bisa dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Pemerintah provinsi harus menyiapkan anggaran dan perencanaan yang matang agar program ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan mencakup seluruh kabupaten dan kota tanpa terkecuali,” pungkasnya.