Pertemuan tersebut membahas terkait pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam peraturan daerah. Sehingga nantinya diintegrasikan secara sistematis kedalam RPJMD dan Renstra, RKPD dan APBD Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, program tersebut menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.

Dalam pemaparannya, Sutarto menyambut baik program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) tersebut. Ia meminta, adanya penguatan peran serta masyarakat serta penyesuaian karakteristik daerah.

“DPRD Sumut dalam hal ini menerima usulan PRKBI ini yang nantinya menghasilkan Perda Sumatera Utara. Namun mengingat teknis pelaksanaan di pemerintah kabupaten dan kota, maka perlu ada kajian lebih dalam bagaimana penguatan peran serta masyarakat lokal dan juga penyesuaian karakteristik daerah yang berbeda,” katanya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu, mengungkapkan, Sumatera Utara memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, dan potensi ekonomi yang berbeda.

“Daerah perkotaan misalnya, biasanya permasalahan sampah dan limbah industri. Tantangannya berbeda dengan daerah Deli Serdang, Sergai dan Simalungun di mana ada sektor pertanian, perkebunan di sana. Juga daerah pesisir pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara,” imbuhnya.

Penguatan peran masyarakat, lanjut Sutarto, yakni, pelibatan komunitas adat, kelompok tani, kelompok nelayan, dan PKK untuk pengelolaan sumber daya alam secara mandiri yang memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

“Sehingga Sumut sebagai provinsi strategis dapat berkontribusi nyata dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 51,51 persen pada tahun 2045 dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060,” ucapnya.

Sutarto menjelaskan, penerapan PRKBI harus bersifat lintas sektor serta melihat potensi daerah yang ada.

“Di sektor pertanian misalnya seperti pengembangan pertanian organik, penggunaan pupuk organik dan lainnya,” tambahnya.

Ia menuturkan, adanya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu dan hilir pada kota-kota besar, konservasi mangrove dan restorasi pada wilayah pesisir.

“Juga adanya penghentian deforestasi dan degradasi kawasan hutan, penguatan perhutanan sosial, tata kelola lahan. dengan demikian tidak terjadi lagi kebakaran hutan,serta penyediaan cadangan air yang berkelanjutan semuanya harus terintegrasi dalam data,”jelasnya.

Pantauan lapangan, hadir pada acara tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Darma Putera Rangkuti, Anggota Bapemperda DPRD Sumut, Palacheta Subies Subianto, Anita Lubis.

Ketua Komisi C DPRD Sumut, Rony Situmorang, Anggota Komisi C DPRD Sumut, Budi, Syahrul Effendi Siregar, Hizkia Reinhard Matondang, M. Faisal, serta anggota Komisi B Dedi Iskandar.

Hal senada disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, menyoroti persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI. “Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” ujarnya.

Di lain pihak Perwakilan LCDI, Agus Marwan menyampaikan terima kasih nya atas sambutan dan dukungan dari DPRD Sumatera Utara.

“Ini menjadi langkah besar bagi Sumatera Utara untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” tambahnya.

Marwan menjelaskan, satu di antara agenda LCDI yang telah diimplementasikan yaitu fasilitas Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Desa Sibonor Ompuratus, Kabupaten Samosir.

“Kehadiran PATS tidak hanya meningkatkan akses air untuk irigasi, tetapi juga berpeluang meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas pertanian di desa tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumber berharap langkah ke depan menjadi konstruktif dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif dalam pembangunan.

"Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan" ujarnya.

Hal senada disampaikan Prof. R. Hamdani Harahap. Ia menuturkan, program LCDI merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO.

"Fokus utama program ini mencakup penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah, pelaksanaan kajian PRKBI, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platform AKSARA, serta piloting implementasi PRKBI di daerah," pungkasnya.