"Hingga 31 Maret 2024, kita telah melayani dan membayarkan jaminan kepada peserta sebanyak 8.443 kasus," katanya, Selasa (23/4).

Adapun rincian kasus klaim yaitu klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 3.787 kasus sebesar Rp 62,9 miliar, Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 2.193 kasus sebesar Rp 2,2 miliar, Jaminan Kematian (JKM) 404 kasus sebesar Rp 7,1 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 1.519 kasus sebesar Rp 6,1 miliar dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebanyak 540 kasus sebesar Rp 531 juta.

"Hingga akhir Maret 2024 klaim yang paling mendominasi adalah Jaminan Hari Tua, peserta langsung bisa klaim JHTnya dengan masa tunggu satu bulan sejak peserta non-aktif kepesertaanya," ucap Andi.

Sesuai dengan UU RI No 24 Tahun 2011 Pasal 15 yaitu Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja belum melakukan kewajibannya untuk melindungi para pekerja dengan mendaftarkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh pemberi kerja agar melindungi seluruh para pekerjanya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya.

Andi menambahkan agar seluruh perusahaan langsung mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan saat perusahaan tersebut mulai aktif beraktivitas dan membayar iuran tepat waktu agar para pekerja tidak ada yang dirugikan.

"Dan jika sewaktu-waktu tenaga kerja mengalami musibah, pengusaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya, karena sudah menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.

(JW/RZD)