Koordinator Pemandu Wisata Lokal Lembaga Pariwisata Tangkahan, Bob Tangkahan (Analisadaily/Amirul Khair)
Analisadaily.com, Batangserangan - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpakref) RI Sandiago Salahuddin Uno diminta secara langsung mengunjungi dan melihat dari dekat keberadaan kawasan ekoswisata Tangkahan yang berada Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
“Kalau bisa Sandi Uno itu datang langsung kemari melihat langsung,” ungkap Koordinator Pemandu Wisata Lokal Lembaga Pariwisata Tangkahan Kurnia Sitepu yang akrab disapa Bob Tangkahan, pekan lalu.
Keberadaan ekowisata Tangkahan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tepatnya di dua desa yakni, Namo Sialang dan Sei Serdang, membutuhkan campur tangan pemerintah termasuk Kemenparekraf dalam membenahi pengembangan untuk kemajuan kawasan ekowisata tersebut.
Banyaknya fasiliitas pendukung yang dibutuhkan dan belum tersedia menyebabkan lambatnya ekowisata itu maju dan berkembang meskipun tanpa bantuan pemerintah masyarakat yang terlibat langsung di bawah naungan Lembaga Pariwisata Tangkahan akan tetap berbuat.
“Didukung atau tidak didukungpun, kami akan tetap berbuat. Tapi memang, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan,” terangnya.
Menurut Bob, sejumlah fasilitas pendukung seperti areal parkir kendaraan, infrastruktur jalan dan jembatan, managemen kawasan dan penyuluhan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat sangat diperlukan.
Kontribusi masyarakat yang mengelola kawasan ekowisata Tangkahan dinilai layak mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Pasalnya, tahun 2023 lalu, mereka turut menyumbangkan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 600 juta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.
“Kami sudah berbuat. Kami sudah menyumbangkan PAD Rp 600 juta lho kepada Pemkab Langkat,” terang Bob.
Karena itu, kehadiran langsung Menparekraf Sandi Uno melihat kawasan ekowisata Tangkahan diyakini akan semakin kuat untuk mendorong percepatan pengembangan dan kemajuan serta perhatian pejabat pemerintah lainnya seperti Gubernur Sumut dan kementerian terkait lainnya.
(AK/RZD)