Ketua Kelompok Tani Puji Mulyo Adat Ginting mengatakan selama ini UD Sukma Tani bukan saja hanya menyalurkan pupuk, tetapi juga membantu mengatasi masalah yang hadapi oleh para petani, termasuk serangan hama dan cara meningkatkan hasil pertanian.

"Saya juga heran kenapa ada oknum baik dari pribadi maupun okum wartawan, menuduh maupun menyebarkan isu UD Sukma Tani mengurangi jatah pupuk bersubsidi, untuk anggota kelompok tani kami," katanya, Sabtu (25/5).

"Padahal jatah pupuk petani sudah ditetapkan pemerintah, yang sesuai dengan jumlah lahan kepemilikan masing - masing petani, dan UD Sukma Tani selama ini hanya menyalurkan saja sesuai dengan data yg diterima," tambahnya selaku Ketua Kelompok Tani.

Adat Ginting menambahkan dirinya sangat menyesalkan isu yang sengaja dikembangkan ini. Karena faktanya tidak benar adanya, dan ini dapat mempengaruhi kondisi dan keharmonisan antara para petani dan penyalur pupuk bersubsidi.

Dirinya mengimbau kepada seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani manapun, agar tidak mudah dipengaruhi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja memecah belah sistem yang sudah berjalan selama ini.

"Jangan mau kita diprovokasi sama oknum manapun untuk merusak kita, kita ini petani bukan pemain politik dan jangan mau dipolitikkan oleh siapapun. Kalau tidak ada faktanya itu namanya fitnah dan bisa kita pidanakan secara hukum," imbaunya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Asosiasi Kios Pupuk Bersubsidi Kecamatan Sunggal Ramli Tarigan. Dirinya sangat menyesalkan ada oknum pribadi maupun oknum wartawan, yang menyebarkan isu tanpa fakta dilapangan, dan tidak melakukan konfirmasi.

Menurut Ramli Tarigan tindakan seperti ini tidak dapat diterima karena jelas merugikan para petani dan mencoreng nama baik kios penyalur pupuk bersubsidi. Sehingga dirinya selaku Ketua Asosiasi Kios Pupuk Bersubsidi menghimbau kepada seluruh petani dan kios penyalur tetap berkordinasi satu sama lainnya.

"Kios penyalur hanya menjalan penyaluran pupuk dengan harga pupuk bersubsidi. Ini semua sesuai dengan harga dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya.

"Adapun isu yang berkembang di media tentang adanya kios yang mengurangi jatah pupuk petani dan menjual di atas harga HET adalah tidak benar," ungkap Ramli Tarigan.

(JW/RZD)