Willy menyampaikan, sejatinya buruh dan rakyat kecil di Indonesia memang sangat membutuhkan rumah yang disediakan oleh pemerintah, sama halnya kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Akan tetapi, PP Tapera yang baru saja di teken Presiden Jokowi dinilai buruh belum tepat.

"Upah buruh saat ini makin menurun dan jauh dari upah layak, kalau harus dipotong 2,5 persen maka pasti kaum buruh makin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya kehidupannya," ungkap Willy Agus Utomo yang juga Ketua Partai Buruh Sumut kepada Wartawan di Medan, Kamis (30/5).

Untuk itu, Willy berharap Presiden Jokowi dapat merevisi PP Tapera tersebut dengan memperhatikan beban kaum buruh Indonesia. “Intinya Tapera tidak sesuai harapan, justru jadi beban berat kaum buruh di Indonesia," tegas Willy.

Willy menambahkan, bisa saja pihak buruh setuju jika Iuran buruh atau pekerja swasta direvisi dipotong 0,5 persen saja, dan 2,5 persen ditanggung pengusaha. Tidak hanya itu, Pemerintah harusnya menambahkan juga iurannya agar buruh dan rakyat mendapat tangung jawab rumah layak huni.

"Jika iuran totalnya 3 persen juga pastinya tidak cukup buat perumahan rakyat yang layak, maka pemerintah harus menambah persentase iuranya menjadi di atas 3 persen, itu baru bisa," papar Willy.

Lebih lanjut Willy menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan protes penolakan PP Tapera tersebut dengan melakukan aksi turun kejalan, harapnya pemerintah serius untuk perumahaan rakyat, tapi tidak membebani rakyat dengan iuran yang besar.

"Kita akan siapkan aksi dalam waktu dekat, dan sedang berkordinasi dengan SP/SB di Sumut yang juga menolak, semoga Pemerintah peka dan revisi PP Tapera," tutup Willy.

(RZD)