Mahasiswa Desak Kejari Periksa 5 Anggota KPU Palas. (Analisadaily/Atas Siregar)
Analisadaily.com, Padanglawas - Protes dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK) dan Panitia Pemungutan Suara ( PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Padanglawas, terus disuarakan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Padanglawas (Palas) Kamis (6/6).
Ia menyebutkan berdasarkan hasil investigasi HIMMAH, menemukan adanya dugaan praktek KKN dalam proses rekrutmen tersebut. Dimana, sebagai syarat lolos dan ditetapkan menjadi anggota PPK diduga dibandrol Rp 5 hingga Rp 10 juta setiap anggota.
"Kami meminta Bawaslu dan Kejari Palas segera memanggil kelima komisioner KPU Palas untuk dimintai keterangannya terkait dugaan Pungli tersebut," ucap Syarifuddin.
Syarifuddin megatakan, dugaan pungli yang dilakukan para komisioner KPU Palas telah mencederai demokrasi
Kata Syarifuddin Daulay, dalam mendukung data dugaan Pungli itu pihaknya juga telah menyebarkan angket pandangan masyarakat Palas terhadap rekrutmen tersebut dan akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Dalam selebaran tuntutan aksi yang dibacakan Koordinator Aksi, Syukur Harahap, mereka meminta KPU memberikan dokumen berupa mekanisme dan indikator penilaian peserta calon PPK. Begitu juga, soal ujian dan daftar nilai peserta calon PPS Pilkada Palas 2024.
" Kita juga meminta Komisioner KPU Palas segera memberikan klarifikasi dugaan KKN rekrutmen PPK dan PPS 2024," tegas Syukur.
Seterusnya, mereka juga menilai komisioner KPU Palas telah melakukan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri dengan melakukan tindak pidana korupsi.
" Bukan itu saja anggota KPU juga diduga melakukan Pungli kepada PPS dengan memotong anggaran ATK PPS se-Palas dengan nilai Rp. 500 ribu/desa X 304 desa Rp.194.000.000," kata Syukur. Bahkan, HIMMAH menegaskan jika para komisioner tidak mampu melaksanakan tugas agar membuat surat pengunduran diri karena dinilai tidak layak dan tidak pantas menjadi seorang komisioner yang seharusnya jujur, adil, amanah dan dapat bertanggung jawab.
Komisioner KPU Palas Devisi Teknis, Junaidi Hasibuan bersama Devisi Hukum, Amit Jumari menanggapi aspirasi pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya dalam rekrutmen PPK dan PPS tidak pernah memerintahkan dan melakukan hal-hal praktek KKN dalam seleksi tersebut.
"Apabila Mahasiswa memiliki bukti akurat silahkan mengadu ke pihak berwenang untuk mengadili dan tidak seharusnya demo ke KPU," ucap Junaidi.
Ia menambahkan, terkait permintaan dokumen tersebut pihaknya tidak bisa memberikan berhubung sifatnya adalah rahasia dan tidak terbuka. Namun berbeda hal jika sudah ada permintaan dari KIP baru dokumen tersebut pihaknya bisa berikan kepada Mahasiswa.
Ketua Bawaslu Palas, Alex Sabar Nasution menanggapi tuntutan Mahasiswa di Kantor Bawaslu, mengatakan sangat mengapresiasi atas sosial control yang dilakukan aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam HIMMAH Palas.
Namun, ia meminta kepada HIMMAH Palas agar melengkapi data-data pendukung terkait dugaan Pungli rekrutmen PPK dan PPS yang disampaikan.
"Aksi unjuk rasa hari ini menjadi langkah awal bagi kami untuk melakukan rapat pleno. Namun kami juga meminta agar data dan bukti pendukung bisa diserahkan kepada kami," ucap Ketua Bawaslu Palas.
Sementara itu, aksi unjuk rasa Mahasiswa di Kantor Kejari Palas yang diterima Kasi Intelijen Andri Rico Manurung SH, juga menyampaikan apresiasi pihaknya terhadap sosial control. Pihaknya juga menyarankan agar dalam dugaan Pungli tersebut dilengkapi dengan bukti dan segera membuat laporan resmi terhadap dugaan tersebut.
Dalam aksi itu mahasiswa resmi membuat laporan ke Kejari Palas. Sebelum membubarkan diri massa berjanji akan mengawal dan menagih kinerja Bawaslu dan Kejari Palas terhadap dugaan-dugaan yang telah mereka sampaikan.
Teks foto : Aksi mahasiswa di kejari palas dugaan pungli rekrutmen ppk dan pps kamis (6/6). Analisadaily.atas siregar(ATS/BR)
