Hal itu disampaikan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut pada sidang paripurna Pansus PAD Jilid III di gedung Dewan, Jalan Negara Lubukpakam, Rabu (26/6).

Rakhmadsyah menyoroti kinerja OPD terkait yang belum juga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Banyak hal memungkinkan tidak tercapainya target PAD, antara lain terjalinnya komunikasi destruktif antara pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pengusaha wajib pajak, atau ada oknum nakal dari pihak dinas maupun pengusaha.

“Ini semua harus disikapi dengan cermat, bayangkan saja, sudah 15 tahun atau 3 periode saya menjadi anggota DPRD Deliserdang, tetapi tidak pernah sekalipun Pemkab mendapatkan 1 persen saja dari PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto,” ucapnya.

“Sedih memang, potensi kita yang cukup besar mendapatkan PAD yang selaras dengan PDRB tidak pernah tercapai. Sehingga pembiayaan pembangunan kita yang terus meningkat, tidak pernah terealisasi. Padahal, Pemkab layak mendapatkan 3 persen dari Rp 100 triliun PDRB itu jika organ bagian yang menangani soal pendapatan serius melaksanakan tugasnya, dan tidak ada oknum nakal yang pada gilirannya mengemboskan pendapatan kita,” tegasnya.

Salah satu contoh, lanjut Rakmadsyah, pemerintah menetapkan pajak restoran 10 persen dari rata-rata Rp 300 juta perbulan. Namun berdasarkan temuan, restoran-restoran itu hanya menyetor maksimal Rp 3 juta. Kebocoran yang terjadi bukan tidak menutup kemungkinan adanya konspirasi nakal antara oknum di pihak Bapenda dan pengusaha itu sendiri.

“Ini baru pada sektor bisnis restorannya saja, belum lagi unit usaha lainnya yang terkena pajak. Kenapa kita tidak berhasil mencapai target PAD. Di mana salahnya?” tanya Rakhmadsyah.

“Ini harus kita sikapi bersama, agar tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran setoran pajak, sehingga kita berhasil mencapai 3 persen dari pajak PDRB tersebut,” tandas Wakil Ketua Pansus PAD, dihadapan Pj Bupati Deliserdang, Wiriya Alrahman, dan seluruh fraksi di DPRD Deliserdang.

Lebih jauh ia menyampaikan, banyak aspirasi warga, khususnya untuk peningkatan infrastruktur harus disikapi dengan baik, apalagi beberapa bulan ke depan akan menghadapi iklim penghujan.

“Perbaikan drainase sudah sangat mendesak, tapi sampai saat ini belum tampak penanganan yang pasti. Tolong pak, siapa OPD yang berkenaan dengan masalah ini, segeralah berbuat,” pungkasnya.

(KAH/RZD)