Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Padangsidimpuan saat menyampaikan aspirasi di hadapan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Yunius Zega, terkait kasus dana desa, Kamis (27/6). (Analisadaily/Irfan Azhari Nasution)
Analisadaily.com, Padangsidimpuan - Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kota Padangsidimpuan menggelar unjuk rasa terkait kasus dana desa Se-Kota Padangsidimpuan di pelataran balai kota Pemko Padangsidimpuan, Kamis (27/6). Massa meminta Penjabat Bupati, Timur Tumanggor, untuk mendukung pencegahan korupsi agar menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Juga, persoalan dana desa yang sedang diperiksa Kejari, kami harap Tumanggor untuk ikut kooperatif dengan menonaktifkan Kadis PMD sehingga beliau bisa fokus dalam penyidikan tersebut," Kata Koordinator Aksi, Rahmat Faisal Dalimunthe.
Namun aksi mereka tidak mendapat tanggapan dari Timur Tumanggor, karena sedang tidak berada di kantor.
Selanjutnya, massa mengelar aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, dengan membacakan pernyataan sikap terkait dana Desa yang saat ini dalam proses Penyelidikan (Sidik).
"Kami mendukung Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mengejar terus “Aktor Intelektual" yang terindikasi keterlibatan pihak yang lebih tinggi jabatannya dalam kasus dugaan korupsi dugaan pemotongan 18 Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kota Padangsidimpuan. Jika satu desa dipotong Rp.160 Juta dikali 42 desa maka Rp.6,2 Miliar uang itu kemana kalau ngak ke aktornya?," tanya massa di Kantor Kejaksaan.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Yunius Zega, menjumpai massa mahasiswa dan mengungkapkan pihaknya dan penyidik bekerja profesional.
"Terimasa kasih atas kehadiran adik-adik. Terkait kasus ini kami sudah bekerja dengan maksimal dan cepat. Untuk diketahui kasus ini dinaikkan statusnya ke Penyidikan pada tanggal 25 April. Jadi penyidik sudah bekerja dengan maksimal dan kita lihat nanti perkembangannya," kata Yunius.
(IAN/CSP)
