Ia menyebut, pungutan yang dinilai tidak transparan sebagaimana diberitakan salah satu media massa tidak benar.

"Tuduhan yang dialamatkan kepada kami oleh media tersebut dengan menyebut pungutan itu tidak transparan, kami tegaskan tidak benar alias fitnah," tegas Netty kepada awak media, Senin (29/7).

Netty menjabarkan, pungutan hampir Rp 2,5 juta untuk peserta didik baru itu antara lain meliputi uang pendaftaran Rp 100 ribu, uang sumbangan Rp 600 ribu, uang buku Rp 979 ribu, uang SPP Rp 110 ribu, dan uang baju seragam Rp 665 ribu.

Rincian uang pendaftaran Rp 100 ribu tersebut dialokasikan untuk honor dan operasional para panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah (SD/MI). Bahkan 100 pendaftar pertama mendapat potongan 10% uang pendaftaran.

"Sementara sumbangan Rp 600 ribu dan uang buku Rp 979 ribu bisa dicicil enam bulan sampai satu tahun. Bahkan sumbangan Rp 600 ribu yang sudah lunas tersebut sudah dialokasikan untuk pemasangan keramik kelas gedung lantai tiga, renovasi kamar mandi siswa, pembelian meja dan kursi siswa," beber Netty.

Untuk uang seragam Rp 665 ribu, rinciannya yakni siswa laki-laki berupa baju olahraga satu stel, baju batik, dua peci bordir logo Kemenag, dua dasi bordir logo Kemenag, kacu pramuka, ring kacu pramuka, logo dan atribut siswa dua set.

Sementara untuk siswa perempuan, baju olahraga satu stel, baju batik, jilbab putih dua buah, jilbab pramuka satu buah yang dibordir logo Kemenag, logo dan atribut dua set.

Kemudian, uang SPP Rp 110 ribu/bulan itu dialokasikan untuk pembayaran gaji guru honor. Bahkan siswa baru yang mendapat ranking kelas di SD/MI asalnya gratis uang SPP. Rinciannya ranking satu gratis tiga bulan, ranking dua gratis dua bulan, ranking tiga gratis satu bulan.

"Bahkan kami memberikan keringanan lainnya untuk siswa baru penghafal Alquran hanya juz 30 berupa gratis uang SPP satu bulan," sambung Netty.

Dikatakannya, seluruh biaya tersebut telah disetujui dan disepakati para orangtua/wali siswa peserta didik baru melalui surat pernyataan ditanda tangani di atas materai tanpa paksaan apa pun dan ada buktinya.

"Maka dari itu, kami dari MTsPN 4 Medan siap menuntut balik soal berita fitnah itu yang kami nilai telah mencemari nama baik sekolah kami sesuai prosedur," pungkasnya.

(HEN/RZD)