Menurutnya, fenomena ini terlihat jelas di seluruh sektor, mencakup berbagai lapisan, dan terjadi di semua cabang pemerintahan—baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sudirman menambahkan, praktik kolusi antarpihak yang saling menutupi kesalahan telah melumpuhkan mekanisme kontrol dan keseimbangan di pemerintahan. Bahkan, lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya menjaga integritas justru terseret dalam krisis yang sama.

"Kolusi telah merusak sistem pengawasan antar lembaga, sementara nepotisme semakin marak, bahkan dipertontonkan secara terang-terangan oleh pimpinan tertinggi negara," kata Sudirman Said di Jakarta, Kamis (22/8).

Lebih lanjut, Sudirman mengkritik kebijakan pimpinan negara yang dinilai memaksakan kehendak pribadi dengan menempatkan anggota keluarga di posisi publik tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan prosedur yang layak.

Menurutnya, kondisi ini memicu krisis multi-dimensi, mulai dari krisis tata negara hingga krisis demokrasi. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa penanganan bijaksana, Sudirman memperingatkan bahwa krisis politik yang lebih besar bisa terjadi, terlebih jika digabungkan dengan krisis ekonomi yang juga sedang mengancam.

“Desain tata negara kita telah menempatkan semua lembaga negara setara. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi, sehingga lembaga tinggi negara ini seharusnya bisa menjadi penengah dalam krisis. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pertentangan antar lembaga negara seperti DPR, MK, MA, dan KPU justru dipicu oleh agenda Presiden yang tampak ingin memaksakan kehendaknya sendiri,” lanjut Sudirman.

Dia menegaskan bahwa solusi dari krisis ini hanya bisa terjadi jika Presiden bersedia menjadi penengah yang netral dan kredibel. Untuk itu, Sudirman menekankan pentingnya Presiden mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjaga stabilitas negara.

Dia juga menyerukan agar orang-orang terdekat Presiden mengingatkan secara serius bahaya KKN yang semakin mendorong bangsa risiko besar.

“Ada kewajiban moral orang-orang dekat Presiden untuk mengingatkan bahaya KKN bagi keselamatan negara. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini, kita harus segera keluar dari wabah KKN jilid II," pungkas Sudirman.

(REL/RZD)