Dalam debat yang berlangsung di Grand Inna Hotel itu terlihat Paslon 1 lebih mampu memanfaatkan waktu dalam menyampaikan Visi-Misi lebih jelas dan komplit. Paslon nomor 1 terlihat lebih menguasai panggung debat.

Sedangkan Paslon 2 tidak mengurai Misi yang merupakan dasar merumuskan program kerja Pemerintah Padanglawas jika terpilih.

Kemudian Paslon 1 lebih menjawab permasalahan berdasarkan kewenangan, tuntutan kemampuan daerah agar lebih baik, termasuk dalam meningkatkan daya beli masyarakat, sebaliknya Paslon 2 mengandalkan program pusat yang bukan kategori pemberdayaan.

Dalam debat itu Paslon 1 lebih memikirkan kerja nyata daerah dalam mengatasi masalah sendiri. Sementara Paslon 2 cenderung membiarkan ketergantungan keuangan daerah secara terus menerus kepada Pemerintah Pusat, sedang Paslon 1 berupaya meningkatkan kemandirian daerah.

Paslon 2 kurang jujur dalam menyampaikan informasi pembangunan infrastruktur, kurang tepat dalam mengklasifikasikan prestasi pembangunan provinsi dengan kinerja Pemerintah Kabupaten, termasuk dalam pembangunan/perbaikan jalan Provinsi sepanjang -+ 35 Km di Padanglawas yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sumut.

Terkait pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat, jawaban Paslon 1 tepat yaitu memperjuangkan lahan masyarakat yang berada di kawasan hutan yang sudah diusahai menjadi lahan perkebunan/pertanian sendiri.

Program pendirian BUMD sebagai fasilitator dalam distribusi kesejahteraan berbasis perkebunan/pertanian merupakan kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang masyarakat Padanglawas.

Paslon 2 yang notabenenya pernah menjabat Kepala Daerah Padanglawas tidak mampu memanfaatkan secara maksimal program pusat dalam mendukung kelangsungan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan/pertanian lewat TORA (Tanah Objek Reformasi Agraria).

Kemudian Paslon 1 memiliki komitmen yang kuat dalam memperbaiki pelayanan publik dan produktivitas ASN Padanglawas, termasuk menyelesaikan dan mengatasi keterlambatan atau tersendatnya hak ASN Padanglawas baik honorer maupun PNS.

Paslon 2 yang merupakan bagian dari kekuasaan selama ini tidak memiliki political will dalam penataan birokrasi, diantaranya untuk menciptakan ASN yang produktif dalam memberikan pelayanan publik di berbagai kebutuhan layanan, diperparah hak ASN Padanglawas banyak yang tidak terpenuhi.

Paslon 2 kurang memahami mekanisme kebijakan anggaran dalam penetapan alokasi anggaran OPD/SKPD, ditandai bahwa berjalannya anggaran masing-masing OPD termasuk dalam pemenuhan hak ASN ditetapkan dalam pembahasan anggaran R-APBD dan P-APBD bersama DPRD Padanglawas.

Selain itu tidak terpenuhinya hak ASN Padanglawas bukan hanya di satu SKPD saja, tetapi hampir di semua SKPD, ini merupakan kinerja anggaran Kepala Daerah, bukan kinerja Kepala Dinas.

Paslon 2 yang notabene pusat kekuasaan selama ini di Padanglawas seperti meludahi wajah sendiri, karena kondisi komposisi antara anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung (ASN dan Masyarakat) yang tidak seimbang, bahkan 60% anggaran operasional pegawai, adalah cerminan ketidakmampuan Ahmad Zarnawi dalam manajemen anggaran sesuai dengan fungsi dan filosofi kebijakan anggaran yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Paslon 1 lebih memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam mengikuti trend perkembangan teknologi informasi dalam pembangunan, ditandai dengan rencana program pembuatan aplikasi Padanglawas Maju, untuk menjangkau dan mendekatkan pelayanan publik serta keterbukaan informasi kinerja pemerintah.

Paslon 1 memiliki komitmen yang patut diperjuangkan dalam melaksanakan percepatan dan akselerasi pembangunan di berbagai bidang, dibanding Paslon 2 yang selama ini telah terbukti memiliki kemampuan rendah dalam membawa kemajuan di Padanglawas.

(ATS/BR)