Awalnya Bobby meminta maaf karena saat menjadi Wali Kota Medan langsung komunikasi dengan menteri tanpa melalui gubenur. Bobby meminta maaf jika melangkahi Edy.

"Baik Pak Edy, kalau tadi Pak Edy sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri mohon maaf kalau gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edy sebagai gubernur," kata Bobby Nasution saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11).

Setelah itu, Bobby mengungkapkan jika Edy pernah meminta tolong dijumpakan dengan menteri. Bobby pun bertanya jika menjumpai Komisi II dan Komisi V DPR RI efektif untuk membawa program nasional ke Sumut, kenapa Edy meminta tolong untuk dijumpakan dengan menteri.

"Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya untuk ketemu menteri, Pak waktu saya jadi wali kota, Pak. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu bicara program," ucapnya.

Meskipun demikian, Bobby mengaku tidak mempersoalkan itu, karena tidak ada membawa kepentingan pribadi. Sebab, saat itu Bobby membawa kepentingan masyarakat Medan dan Edy membawa kepentingan masyarakat Sumut.

"Tapi enggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama, tidak ada, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan Walikota Medan, tidak ada kepentingan Gubernur Sumatera Utara waktu itu yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak," ujarnya.

Sehingga Bobby mengaku ke depan bakal menjumpai menteri dan DPR RI bersama bupati dan wali kota se Sumut. Hal itu dilakukan Bobby jika terpilih nanti.

"Makanya kalau memang ke depannya kami, Pak, kami akan pastikan, di sini ada calon-calon bupati, wali kota, se-Sumatera Utara kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini akan kita lakukan ke depannya," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) Bobby Nasution ingin mengajak 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumut untuk membawa program pusat ke Sumut. Rivalnya, Edy Rahmayadi menilai saat menjadi Wali Kota Medan Bobby selalu langsung ke menteri tanpa melalui DPR.

"Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di wali kota saja, itu langsung ke menteri tidak ke DPR," kata Edy Rahmayadi saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11).

Edy mengaku mengetahui itu karena datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Edy menyebutkan jika komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubsu, bukan langsung ke menteri.

"Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri," sebutnya.

Setelah itu, Edy menjelaskan jika bupati dan wali kota kota tidak memiliki urusan langsung ke menteri. Bupati dan wali kota disebut harusnya ke gubernur, karena secara hirarki gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

"Tidak urusan kepala daerah bupati dan wali kota langsung ke menteri, yang adalah gubenur. Secara hirarki, bupati dan wali kota harus melalui gubenur, karena gubenur adalah perwakilan pusat didaerah itu ada undang-undangnya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) Bobby Nasution ingin mengajak 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumut untuk membawa program pusat ke Sumut. Hal itu dilakukan Bobby untuk mendorong pembangunan dari eksternal.

"Untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang, punya 4 DPD RI kami ke depannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput, program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara," kata Bobby Nasution saat debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11).

Selain itu, Bobby bakal melibatkan pihak swasta untuk melakukan pembangunan di Sumut melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu mengingat APBD Sumut tidak sanggup untuk membangun semuanya.

"Dan eksternal yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti yang disampaikan Pak Edy tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya," tutupnya.

(REL/RZD)