Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, pemekaran daerah, dana bagi hasil, kekerasan seksual dan anak, konflik agraria, stunting, serta tenaga kerja luar negeri.

Diketahui, berdasarkan data statistik pendidikan Kemendikbudristek tahun 2023, kumulatif nasional anak putus sekolah tingkat SD sebanyak 40.623 anak dan tingkat SMP sebanyak 13.716 anak.

Hal itu menempatkan Sumut menempati posisi kedua terbanyak anak putus sekolah dengan jumlah 7.600 anak, dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten/kota terbanyak anak putus sekolah tingkat SD/SMP.

Pdt. Penrad Siagian menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat Sumatra Utara, termasuk persoalan pemerataan pendidikan di tingkat kecamatan.

"Saat ini, masih ada sekitar 40 kecamatan di Sumut yang belum memiliki sekolah. Pemerintah provinsi perlu segera merealisasikan rencana pembangunan sekolah terbuka agar akses pendidikan merata," ujar Penrad.

Agus Fatoni menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pembangunan sekolah terbuka telah disusun dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, ia menambahkan bahwa sejak penetapannya sebagai Pj Gubernur, pembahasan mengenai eks-HGU seluas 3.000 hektare yang belum selesai masih ditunda hingga gubernur definitif dilantik.

Penrad juga mengapresiasi penurunan signifikan angka stunting di Sumut sejak 2022.

Namun, ia menyoroti tantangan lain di sektor kesehatan, seperti kurangnya tenaga spesialis di beberapa rumah sakit, termasuk spesialis anak, bedah, dan penyakit dalam.

"Pemerintah Provinsi Sumut perlu memastikan setiap rumah sakit, terutama di Pulau Nias, memiliki laboratorium yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan," imbuh Penrad.

Sumatra Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia, dengan hampir 70 persen kasus melibatkan anak-anak, terutama kekerasan seksual.

Menanggapi ini, Penrad menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan.

"Konflik agraria perlu dipahami latar belakangnya, dan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat," katanya.

Sebagai anggota DPD RI, Penrad menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi secara aktif dalam mempercepat penyelesaian permasalahan di Sumut, termasuk mendorong keluarnya Pergub terkait sekolah terbuka.

"Saya akan berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan regulasi ini," ujarnya.

Penrad juga menekankan pentingnya Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penunjang pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Penrad Siagian dan Pemprov Sumut dalam menghadapi tantangan daerah sekaligus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

(NAI/RZD)