Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa menuntut agar rencana pembagian sembako kepada jemaat gereja yang dipimpin oleh Naslindo Sirait dibatalkan. Aksi ini diadakan menjelang hari pencoblosan pemilihan umum kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Pimpinan aksi, Leonardo Manullang, menyatakan keprihatinannya terhadap rencana pembagian sembako yang dinilai berpotensi membawa muatan politik.

"Kami sangat kecewa, mengapa pembagian bansos ini dilaksanakan menjelang pilkada, padahal sesuai dengan surat edaran Mendagri, sudah dilarang," katanya.

Mereka menduga pembagian sembako tersebut tidak lepas dari agenda politik salah satu pasangan calon gubernur.

"Aksi kami ini merupakan bentuk keresahan kami sebagai umat Kristen yang tidak ingin kesakralan Natal dicemari oleh kepentingan politik," tegasnya.

Leonardo juga menekankan bahwa Natal adalah bulan suci yang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik.

Mahasiswa meminta kepada para pendeta untuk mengingatkan panitia agar tidak melanjutkan rencana tersebut dan meminta politisi agar tidak menjadikan jemaat sebagai alat untuk meraih suara.

"Kami tidak mempersoalkan apa yang dibagikan, baik itu sembako murah atau gratis, tetapi yang kami soroti adalah waktunya," tambahnya.

Leonardo juga mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni untuk mengingatkan Panitia Natal Oikumene akan pentingnya menjaga kesakralan momen Natal.

"Kami ingatkan ketua panitia natal, pak Naslindo Sirait, sebagai intelektual Kristen harusnya sudah tahu tindakan yang seharusnya diambil, jangan pencemari Natal ini demi kepentingan salah satu pasangan calon gubernur," pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun, rencananya sembako yang akan diberikan berasal dari Polda Sumut sebanyak delapan ribu paket, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang juga calon Gubernur Sumut di Pilgub, dijadwalkan hadir dalam pembagian ini.

Aksi ini berlangsung lebih dari satu jam, diwarnai dengan orasi dan pemaparan sikap mahasiswa. Mereka juga memegang poster yang berisi ajakan untuk "Stop Politisasi Agama" dan "Jangan Hilangkan Kesakralan Natal".

(JW/RZD)