Pemprovsu sendiri, katanya, terus melakukan pendampingan dan asistensi serta mendorong agar daerah di Sumut semua mencapai UHC.

"Kita semua berkomitmen agar Provinsi Sumut seluruhnya sudah UHC. Sejauh ini yang menjadi kendala hanya anggaran saja. Karena ada beberapa daerah yang belum siap memberikan. Porsi anggaran untuk itu. Kita dari Pemprovsu terus mendorong dan akan melakukan sharing anggaran," kata Agus Fatoni usai menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 60 di kantor Gubsu, Medan, Kamis (28/11).

Ketua Komisi E DPRD Sumut Subandi di tempat yang sama menegaskan, untuk mencapai UHC seluruh Sumut, maka harus ada komitmen yang kuat terutama soal anggaran.

"Kita tidak ingin hanya cakap cakap saja, tapi harus ada dukungan anggaran yang kuat jika memang kita berkeinginan untuk mencapai UHC. Jangan hanya kita dengar di Deliserdang berobat cukup pakai KTP ternyata di lapangan tidak atau kita katakan stunting turun tapi masih ada ditemukan kasusnya," tegas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Sejauh ini, katanya, DPRD Sumut mendukung penuh komitmen Pemprovsu untuk mencapai UHC.

"Insya Allah DRPD Sumut akan bersinergi soal ini dengan Pemprovsu. Kita buktikan waktu di PAPBD kemarin, kita tambah anggaran lima miliar rupiah untuk UHC," ungkapnya.

Plt Kadiskes Sumut Basarin Yunus menjelaskan, saat ini di Sumut sudah ada 20 kabupaten kota yang belum UHC.

"Tinggal 13 kabupaten kota lagi yang belum. Dan itu daerah daerah yang penduduknya banyak seperti Asahan, dan Labuhanbatu. Jadi dana sharing, ya juga harus lebih banyak," jelas Basarin.

Dinkes Sumut terus mendorong agar daerah segera UHC, karena minimal 98 persen warga yang sudah tercover. Untuk ini, Dinkes Sumut menambah anggaran menjadi Rp200 miliar untuk sharing penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Termasuk untuk Kota Medan, yang menjadi tanggungan PBI provinsi tetap kita tanggung," jelasnya.

Dia menambahkan, beda lagi kasus warga yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS Kesehatan dari daerah yang tidak UHC, maka Dinkes Sumut juga sudah menyiapkan anggaran yang tidak sedikit untuk membantu perobatannya.

"Unreguster istilah ya, yakni mereka yang tidak mampu tapi tidak memiliki BPJS Kesehatan sehingga berobatnya kita tanggulangi dari dana provinsi. Tahun ini kita siapkan enam miliar rupiah. Dana itu sudah hahis. Kalau ada kasus dalam tahun ini terpaksa kita utang dengan rumah sakit," sebut Basarin lagi.

(NAI/RZD)