Arsip foto - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Analisadaily.com, Medan - Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap yang melibatkan mantan Calon Legislatif PDI-P 2019, Harun Masiku. Penetapan ini menuai reaksi dari Budiman Nadapdap, Ketua dan Koordinator Forum Kader Senior & Mantan Pengurus PDI Perjuangan.
"Kasus ini adalah “by design” oleh oknum tertentu yang memanfaatkan KPK sebagai alat politik," kata Budiman, Sabtu (28/12).
Budiman menyesalkan penetapan itu terjadi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, yang berkonsekuensi pada nuansa politis yang lebih kental dibandingkan dengan unsur pidana. Ia berpendapat bahwa perkara ini merupakan skenario untuk mengubah sistem dan arah politik di Indonesia.
"Kalau permasalahan ‘urgensi’nya, masih banyak perkara lain yang lebih penting untuk ditangani, seperti kasus Blok Medan dan ‘Lampu Pocong’ di Sumatera Utara yang tampak diabaikan oleh KPK," ucap Budiman.
Ia juga mencatat bahwa di dalam kasus itu sudah ada yang dihukum, sehingga dianggap tidak seharusnya diusut lebih lanjut.
Menurut Budiman, KPK telah melebihi tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
"Ini murni politisasi dan kriminalisasi. Hasto bukan pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan," ujarnya, setelah Sekretaris PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto jadi tersangka.
Dia menyebut ini sebagai upaya melemahkan partainya. Sebagai respons, pihaknya mengajak KPK untuk kembali menjalankan fungsi utamnya sebagai lembaga anti korupsi tanpa intervensi politik, serta meminta Megawati Soekarno Putri untuk kembali memimpin partai.
Budiman juga menegaskan pemecatan eks presiden Jokowi oleh PDIP tidak lepas dari konteks ini, mengingat banyak nama penting dalam politik, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, juga mengalami pemecatan dari partai.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, kader, simpatisan PDI Perjuangan, dan masyarakat akan menggelar acara "Mimbar Bebas Kebangsaan dan Cap Jempol Darah" di sekretariat Forum Kader Senior & Mantan Pengurus PDI Perjuangan, yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk No. 11, Medan Baru, Jumat (27/12).
(JW/CSP)
