Dalam keterangannya di ruang kerjanya, Kamis (16/1/2025), ia menyampaikan keprihatinan terhadap dugaan ketidakteraturan dalam sistem seleksi yang dapat merugikan pelamar.
"Proses seleksi P3K harus dilakukan secara terbuka dan tegas. Jika ujian sudah berbasis online, hasilnya seharusnya bisa langsung diumumkan tanpa penundaan. Penundaan ini membuka ruang bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi," ujar Berkat.
Ia mengkritik adanya potensi manipulasi nilai dan penilaian manual yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, seluruh hasil seleksi harus berbasis data digital yang langsung diumumkan secara resmi dan transparan. Hal ini, menurutnya, akan mendorong pelamar untuk lebih percaya pada sistem dan fokus pada kualitas kompetensi mereka.
Berkat juga menyayangkan kurangnya ketegasan pemerintah pusat dalam menetapkan regulasi yang lebih jelas terkait perekrutan P3K. Ia menyebut bahwa pola seleksi yang tidak konsisten dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama jika muncul dugaan suap atau permainan nilai.
"Kalau prosesnya dilakukan secara jujur dan transparan, masyarakat tidak akan ragu lagi untuk mengikuti seleksi ini. Mereka akan percaya bahwa hasil yang didapat benar-benar murni berdasarkan kemampuan," tambahnya.
Berkat turut menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari aparat penegak hukum terhadap dugaan kecurangan dalam perekrutan ASN dan P3K. Ia meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan memproses oknum yang terlibat tanpa pandang bulu.
"Jika ada yang sudah menjadi tersangka, maka proses hukum harus segera dilakukan. Ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk kepala daerah, agar tidak bermain-main dengan proses perekrutan," tegasnya.
Berkat optimis bahwa dengan sistem yang transparan, adil, dan diawasi dengan ketat, proses perekrutan P3K di Sumatera Utara dapat menjadi lebih baik. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan hal ini terwujud.(nai)

(NAI/NAI)