Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, mengecam rencana tersebut yang justru dapat memperburuk konflik kawasan.

"Rencana tersebut melanggar hukum, tak bermoral, dan benar-benar tak bertanggung jawab, apa yang dia usulkan benar-benar tak masuk akal," kata Albanese dalam konferensi pers di Kopenhagen, Denmark, Rabu (5/2).

Dilansir dari Antara, Kamis (6/2), wacana Trump tersebut merupakan provokasi "untuk melakukan pengusiran paksa yang merupakan sebuah kejahatan internasional."

Albanese kemudian mendesak komunitas internasional yang terdiri dari 193 negara berdaulat untuk bertindak lebih tegas dengan "memberi apa yang AS inginkan -- isolasi."

Ia pun menepis anggapan bahwa insentif ekonomi dapat menjadi jawaban terhadap konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut.

"Sudah sangat lama komunitas internasional menangani isu Palestina sebagai hal yang bisa diselesaikan melalui pembangunan, insentif ekonomi, dan bantuan kemanusiaan," kata dia.

Meskipun mengakui pentingnya pembangunan ekonomi, pelapor khusus PBB itu menegaskan bahwa hak-hak dasar rakyat Palestina tak boleh sampai dikorbankan.

"Perdamaian melalui pembangunan ekonomi hanyalah harapan untuk menyerah dan tidak akan bermanfaat," ucap Albanese.

"Satu-satunya cara menghentikan kekerasan adalah untuk memberi peluang bagi perdamaian melalui kebebasan," kata dia, menegaskan.

Presiden Trump pada Selasa menyatakan bahwa "AS akan mengambil alih Jalur Gaza" usai sebelumnya mengusulkan relokasi permanen rakyat Palestina ke wilayah lain.

Dalam konferensi pers bersama ketua otoritas Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan AS akan menguasai Gaza dan "melucuti semua bom aktif berbahaya dan senjata-senjata lainnya, meratakan wilayah itu, dan membersihkan gedung-gedung yang hancur".

AS juga akan mengembangkan ekonomi Gaza yang akan "menyediakan lapangan kerja tak terbatas dan perumahan warga", kata dia.

Trump mengatakan bahwa usai merelokasi warga Palestina ke luar Gaza, AS akan melakukan pembangunan ulang Gaza yang ia klaim dapat menjadikan wilayah kantong tersebut sebagai "Riviera di Timur Tengah".

Usulan Trump tersebut pun dikecam luas oleh pemimpin sejumlah negara, termasuk Turki, Yordania, dan Mesir, serta negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman

(ANT/CSP)