“Sejauh ini, 2.000 jenazah telah dikumpulkan dari jalan-jalan Goma dalam beberapa hari terakhir dan 900 jenazah masih berada di kamar mayat rumah sakit Goma," kata Wakil Kepala misi PBB di Kongo, Vivian van de Perre, dalam konferensi video pada Rabu (5/2).

Dilansir dari Antara, Kamis (6/2), situasi kemanusiaan yang parah di Goma, ibu kota provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Rwanda, juga menarik perhatian Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Kejaksaan ICC (OTP) juga mendesak semua pihak untuk berbagi informasi dan bekerja sama dalam konflik antara pemberontak M23 yang diduga didukung oleh Rwanda dan Kongo.

Dalam pernyataannya, ICC menyebut bahwa OTP memantau dengan seksama perkembangan situasi saat ini, termasuk peningkatan kekerasan yang serius dalam beberapa pekan terakhir di Kongo timur.

Kekerasan di Goma meletus dua pekan lalu ketika kelompok pemberontak M23 melancarkan serangan hebat terhadap pasukan pemerintah.

Ribuan orang mengungsi dan banyak yang melarikan diri ke negara tetangga Rwanda, termasuk staf dari organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia.

Kelompok M23 mengumumkan gencatan senjata pada Senin, setelah dua pekan terlibat bentrokan dengan tentara Kongo untuk menguasai Goma.

Meskipun ada gencatan senjata sepihak, pertempuran sengit kembali terjadi antara kelompok M23 dan tentara Kongo pada Rabu, dan pemberontak dilaporkan merebut kota Nyabibwe.

Kinshasa menyebut deklarasi gencatan senjata kelompok M23 sebagai kebohongan dan bersumpah akan merebut kembali Goma.

Setelah menguasai Goma, kelompok M23 menunjuk seorang gubernur serta dua wakil gubernur untuk Kivu Utara, menurut pernyataan kelompok pemberontak di media sosial X.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah otoritas Kongo mengumumkan Mayjen Somo Kakule Evariste ditunjuk sebagai gubernur baru provinsi Kivu Utara pada bulan lalu, menyusul kematian pendahulunya, Mayjen Peter Cirimwami yang tewas dalam pertempuran melawan pemberontak M23.

(ANT/CSP)