"PP AMPG sangat apresiasi dan mendukung penuh kebijakan Pak Bahlil soal LPG bersubsidi 3 Kilogram itu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran. Sekaligus menata agar LPG 3 Kilogram yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan batas harga yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pengecer akan dijadikan sub pangkalan dengan membuat harga patokan, sehingga tidak melanggar," kata Said Aldi kepada wartawan usai launching bersih-bersih 444.000 rumah ibadah dan makan siang bersama 5.000 jemaah Salat Jumat di masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2).

Hal itu disampaikan Said Aldi merespons polemik yang terjadi karena kebijakan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kilogram, mulai 1 Februari 2025 kemarin.

Menurut Said Aldi, anggaran subsidi LPG di 2025 telah mencapai Rp 87 triliun, dengan harga jual di masyarakat Rp 4.250 per Kilogram. Artinya, bila harga 1 tabung LPG 3 Kilogram itu hanya Rp 12.750.

"Namun fakta di lapangan, harga LPG 3 Kilogram yang sampai di masyarakat berkisar Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Bahkan ada yang sampai Rp 30.000 per tabung, sehingga pemerintah menganggap LPG subsidi 3 Kg sangat berpotensi tidak tepat sasaran. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat," imbuh Said Aldi yang juga Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar.

Selain itu, Said Aldi juga mengapresiasi sikap Bahlil yang turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan distribusi LPG 3 Kg.

Langkah ini, lanjut Said Aldi, dinilai sebagai pendekatan yang positif dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan energi berpihak kepada masyarakat.

"Kemudian sebagai langkah penting dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis realitas di lapangan seraya memperbaiki sistem tata kelola distribusi LPG 3 Kg supaya lebih transparan, efisien dan mampu menjangkau sampai ketingkat masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkas Said Aldi yang juga Ketua Umum KB BKPRMI.

(KAH/RZD)