Tak cuma media siber. Lebih dari itu, dari sisi keilmuan juga dikenal jurnalisme siber (cyber journalism). Karena dalam jurnalisme, ini patut didalami, dipelajari serta menjadi bagian kerja-kerja jurnalistik dan hasilnya sebagai karya jurnalistik.
Tentu. Guna mendapat stempel (label) karya jurnalistik, harus memenuhi unsur-unsur baku. Para pengelola media siber patut memahami sisi-sisi ketentuan pers umum. Ini wajar, sebab media siber mempunyai karakter khusus.
Sajian media siber, mungkin dibantah publik. Mungkin publik menilai berita itu melanggar hak privasi. Atau, tidak berimbang. Boleh jadi tergolong menyinggung sisi suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dan sebagainya. Jadi, perlu ada ketentuan tersendiri.
Saya kutip dari Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Disebutkan, media siber yakni segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang Undang Pers serta Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
Isi Buatan Pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain : artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pembaca, atau pemirsa dan betuk lain.
Nah, ada hal menarik. Ternyata ketentuan verifikasi dan keberimbangan berita, harus ditaati pengelola media siber. Sebab, pada prinsipnya setiap berita media massa harus melalui verifikasi.
Berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan berimbang. Namun ketentuan ini dapat dikecualikan, dalam hal atau dengan syarat berikut :
Berita benar-benar mengandung kepentingan publik bersifat mendesak. Sumber berita pertama yakni sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten. Subyek berita harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat diwawancarai. Dan, media beri penjelasan kepada publik bahwa berita itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. (Penjelasan ini dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring).
Hal lain perlu diperhatikan yakni, setelah memuat berita sesuai ketentuan di atas, media wajib meneruskan upaya verifikasi. Jika verifikasi diperoleh, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
Di sini, ketentuan tersebut patut dipahami redaksi media siber, terutama redaktur pemberitaan yang menerima,mengedit dan memberitakan.
Ketentuan lain. Media siber, wajib mencantumkan syarat tentang Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Media siber mewajibkan tiap pengguna melakukan registrasi keanggotaan.
Dalam registrasi, pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi yang dipublikasikan : Tidak bohong, fitnah, sadis dan cabul. Tidak mengandung prasangka, kebencian dan tidak SARA. Tidak diskriminatif atas dasar beda jenis kelamin, bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah/miskin/cacat.
Bagaimana jika ada pengaduan publik ?
Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan. Wajib menyunting/menghapus/koreksi atas isi yang melanggar ketentuan.
Ralat, koreksi dan Hak Jawab mengacu pada UU Pers, KEJ serta Pedoman Hak Jawab. Jangan lupa wajib ditautkan pada berita yang diralat/dikoreksi/ diberi Hak Jawab. Dan, jika tidak melayani Hak Jawab, media siber dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda maksimal Rp500 juta (lima ratus juta).
ITULAH beberapa ketentuan bagi media siber yang harus diketahui pihak pengelola.(penulis Pemred Harian Analisa)