Kegiatan ini diadakan di aula Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda Nomor 107 A, Sabtu (15/2). Dedy Sihombing selaku penanggung jawab program menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan program rutin yang diadakan guna menambah wawasan kader GMKI medan dari berbagai sudut pandang latar belakang keilmuan.

“GMKI Cabang Medan memiliki banyak sekali perguruan tinggi dengan berbagai macam latar belakang keilmuan. Kita memandang ini menjadi sebuah potensi organisasi yang harus dimanfaatkan guna menambah wawasan kita dibungkus dengan membahas isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat,” tuturnya.

Diskusi ini menghadirkan sekumlah pemateri, salah satunya Rianda Purba, Direktur Eksekutif Walhi Sumut.

Dalam sambutannya, Ketua Cabang GMKI Medan, Wendy Sembiring menyebut, isu deforestasi sawit ini sedang hangat diperbicangkan. Wendy menganggap terdapat pemahaman yang salah terkait deforestasi ini yang justru berasal dari pernyataan Presiden Prabowo.

“Pernyataan Presiden Prabowo pada rangkaian Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) menyampaikan bahwa Indonesia ke depan harus menambah penanaman kelapa sawitnya. Namun presiden Prabowo justru menganggap bahwa deforestrasi akibat perluasan lahan sawit merupakan tuduhan yang keliru. Presiden juga menyamakan peran hutan dan perkebunan kelapa sawit yang sama-sama bisa menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Untuk itu melalui diskusi ini kita ingin mendapatkan pemahaman lebih dari para pemateri yang ahli dan mengetahui realitas seputar deforestasi sawit ini,” sebutnya.

Dari Walhi Sumut, Rianda Purba mengatakan, deforestasi akibat perluasan sawit justru memberikan dampak yang lebih besar kedepan ketimbang dampaknya terhadap perekonomian negara. Ia juga menyoroti berbagai dampak lingkungan serta dampak sosial terjadi akibat deforestasi.

“Wacana pembukaan 20 juta hektare hutan untuk agenda swasembada pangan justru akan menimbulkan berbagai masalah, hilangnya ekosistem alami, berkurangnya keanekaragaman hayati sampai pada perubahan iklim merupakan dampak deforestasi yang bisa kita lihat secara langsung,” ujar Rianda.

Menurutnya, konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat lokal akan selalu terjadi dalam setiap agenda pembukaan lahan oleh koorporasi. Rianda juga mengambil contoh kasus konflik masyarakat adat dengan TPL serta berbagai masalah dalam proyek nasional food estate di Humbang Hasundutan.

“Hingga saat ini kita masih bisa melihat masyarakat adat yang diambil hak-haknya akibat konsesi lahan TPL. Pelaksanaan food estate di Humbahas sampai justru lebih menguntungkan investor daripada petani lokal. Petani lokal tidak mendapatkan pemberdayaan mengenai ilmu pertanian yang memadai sehingga mereka hanya menjadi buruh serabutan di lahan perusahaan yang menyewa lahan food estate tersebut,” pungkasnya.

Diskusi ini turut dihadiri puluhan kader GMKI Cabang Medan lintas komisariat yang tersebar di berbagai kampus negeri maupun swasta. Suasana diskusi berlangsung interaktif dan banyak peserta yang memberikan pendapat serta pertanyaan terhadap kedua pemateri.

Di akhir sesi diskusi, Irene Ginting selaku moderator menyampaikan kesimpulan bahwa pemerintah lebih baik fokus terhadap perbaikan tata kelola perkebunan sawit ketimbang membuka lahan baru untuk meningkatkan produksi sawit Indonesia.

Irene juga menyampaikan peran hutan tidak akan bisa digantikan. Pemerintah dalam kebijakannya juga harus lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kedaulatan rakyat serta tegas dalam penegakan hukum yang ada.

(REL/RZD)