Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai narasumber, termasuk perwakilan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN), TNI, Polri, serta sejumlah dinas terkait untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil di wilayah tersebut.

Acara ini dipimpin Ketua DPC Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora, bersama Ketua DPC Gerindra Taput, Dr. Ir. Erikson Sianipar. Forum ini juga turut dihadiri oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dr. Ir. Tigor Pangaribuan, perwakilan dari Danramil Dolok Sanggul, J.T. Purba, Kapolsek Dolok Sanggul, J. Pangaribuan, Tenaga Ahli DPR RI Sabam Rajagukguk, Plt Camat Dolok Sanggul sekaligus menjabat Kabag Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Humbahas, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Hendri Tumbur Simamora menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menjawab tantangan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan untuk mengatasi masalah kurang gizi yang masih banyak terjadi, terutama di kalangan anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui. Ia juga menyampaikan klarifikasi mengenai tantangan implementasi program di beberapa wilayah dengan akses yang terbatas, seperti beberapa kecamatan dengan medan sulit.

Salah satu isu yang mencuat selama sosialisasi adalah tantangan geospasial terkait pembangunan dapur untuk program ini. Hendri mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Humbahas, seperti Sijama Polang, Onan Ganjang, Parlilitan, dan Tarabintang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga mendirikan dapur di wilayah tersebut memerlukan pertimbangan khusus.

Diperkirakan nantinya akan ada sekitar 14 lokasi dapur di Humbahas, namun beberapa wilayah yang geospasialnya tidak memungkinkan, seperti, Sijama Polang, Onan Ganjang, Parlilitan, dan Tarabintang, tidak memungkinkan untuk membangun dapur sesuai dengan standar BGN di sana dengan pola kemitraan, dan tentunya di sinilah peran BGN untuk mengatasi permasalahan geospasial ini.

Hendri menambahkan bahwa meskipun ada tantangan geografis yang cukup besar, tentu BGN mampu memberikan solusi dan membuat penyesuaian agar program ini tetap bisa berjalan dengan efektif, dengan memperhitungkan jarak dan aksesibilitas wilayah.

Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, menjelaskan tiga hal krusial dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis.

Pertama, ia menekankan pentingnya penyediaan gizi seimbang bagi setiap dapur yang akan melayani sekitar 3.000-3.500 sasaran, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui dalam radius 6 km yang dapat dicapai dalam waktu 30 menit agar makanan tetap segar.

Kedua, terkait dengan ukuran dapur, setiap dapur harus memiliki luas minimal 20 x 20 meter agar dapat menampung tenaga kerja yang cukup dan memadai untuk pengolahan bahan pangan yang efisien dan aman, termasuk untuk mengatur (flow) atau alur dari mulai bahan baku masuk, pemrosesan, produksi, sampai barang jadi keluar atau makanan siap saji. Akan lebih baik lagi apabila di lokasi dapur tersebut disediakan mes untuk manajer dapur dan ahli gizi serta staf keuangan (akutansi).

Terakhir, mengenai pengelolaan anggaran, setiap dapur akan menerima dana per bulan yang disalurkan untuk melayani 3.000 - 3.500 orang. Dana ini harus dipertanggung jawabkan dengan baik dan digunakan sesuai dengan standar gizi yang ditentukan, seperti nasi, sayuran, lauk, dan buah-buahan, dengan takaran yang tepat.

Tigor juga menekankan pentingnya petani lokal memberikan dukungan terhadap program ini. Semua bahan pangan yang digunakan akan diperoleh dari petani Humbahas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta memastikan pasokan bahan pangan yang sehat dan bergizi. Dengan anggaran hampir Rp 100 miliar yang akan disalurkan, diharapkan dapat memberi dampak positif pada ekonomi lokal.

Dalam operasionalnya, setiap dapur akan mempekerjakan 50 orang, di antaranya 3 orang dari BGN sebagai tenaga sarjana Penggerak Pembangunan, sementara 47 orang lainnya adalah warga sekitar yang akan menerima kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tigor juga menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Setiap dapur harus mematuhi standar yang ketat, termasuk dalam distribusi bahan pangan. Bahan pangan mentah yang mengandung pestisida atau kotoran harus dipisahkan dengan hati-hati. Dapur yang tidak memenuhi standar prosedur ini akan dibatalkan operasionalnya.

Di sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan muncul terkait pelaksanaan program di daerah-daerah dengan akses terbatas. Salah satunya adalah mengenai Dusun Bungus, yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama tiga jam. Tigor menjelaskan bahwa untuk daerah-daerah terpencil seperti ini, dapur dapat dijalankan dengan kapasitas lebih kecil, yaitu sekitar 100 orang per dapur, dengan dana yang disesuaikan.

Kapolsek Dolok Sanggul, J. Pangaribuan juga mengungkapkan dukungannya terhadap program ini dengan menjalankan program ketahanan pangan di wilayahnya, termasuk menanam jagung di lahan seluas satu hektare per Polsek. Dukungan penuh dari Polri sangat berarti, terutama karena program ini juga didorong oleh Presiden.

Beberapa isu penting dibahas terkait perekrutan ormas, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mekanisme operasional dapur komunitas.

Sebelumnya, perwakilan Pemkab Humbahas yaitu Kabag Ekonomi dan Pembangunan yang juga Plt Camat Dolok Sanggul, menyampaikan kekhawatiran mengenai perekrutan ormas-ormas di Kecamatan Dolok Sanggul yang berpotensi meresahkan masyarakat. Diketahui bahwa beberapa ormas telah mengenakan seragam dinas dan mempublikasikan proses perekrutan mitra di media sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perekrutan dan dampaknya terhadap masyarakat yang mungkin akan menimbulkan keresahan.

Menanggapi hal ini, Tigor Pangaribuan, Deputi BGN, menegaskan bahwa BGN tidak memiliki kerja sama dengan ormas mana pun dalam implementasi program MBG. Jika ada individu atau kelompok yang mengatas namakan BGN untuk menarik pungutan, hal tersebut tidak benar. Tigor juga menekankan bahwa tidak ada biaya yang dikenakan dalam perekrutan mitra BGN, dan masyarakat perlu diedukasi untuk menghindari praktik pungli.

"Tidak ada ormas yang boleh meminta bayaran atas nama BGN atau pun program dapur BGN dalam proses perekrutan. Jangan mudah percaya pada pihak yang meminta uang dengan dalih perekrutan. Edukasi masyarakat sangat penting agar tidak mudah tertipu," jelas Tigor.

"Dapur MBG akan dikelola oleh tenaga terlatih yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan intensif selama empat bulan. Kami juga mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran," ujar Tigor menambahkan.

Dinas Pendidikan menanyakan sistem kontrak yang berlaku dalam program MBG. Tigor menjelaskan bahwa kontrak dapur MBG dilakukan melalui Yayasan, bukan PT atau Koperasi, karena program adalah program Banper (Bantuan Pemerintah) yang bersifat non-laba dan ditujukan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Setiap dapur yang memenuhi standar dapat didaftarkan melalui situs resmi bgnmitra.co.id, dengan persyaratan yang mencakup lokasi, jumlah sekolah yang dilayani, dan jumlah anak yang akan menerima manfaat.

Kapolsek Dolok Sanggul menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait pungutan liar dalam program MBG. Namun, pihak kepolisian siap mengambil tindakan tegas jika ada pengaduan terkait pemalsuan dokumen atau penipuan atas nama BGN.

"Jika ada laporan tentang pungutan yang mengatas namakan BGN, kami akan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolsek.

Perwakilan Gerindra Taput menyampaikan bahwa program MBG merupakan bagian dari komitmen Gerindra dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Gerindra memastikan bahwa program ini dijalankan secara serius dan transparan. Mereka juga akan membantu menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat guna menghindari kesalah pahaman dan penyalah gunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hendri Tumbur mengungkapkan bahwa setiap dapur MBG akan dikelola oleh tenaga profesional, termasuk sarjana gizi yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Standar gizi dan menu telah disusun bekerja sama dengan ahli gizi di Indonesia untuk memastikan kualitas nutrisi yang diberikan.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting. BGN tidak bekerja sama dengan ormas atau relawan dalam implementasi MBG. Pungutan atas nama BGN dalam perekrutan mitra atau pengelolaan dapur adalah ilegal. Setiap dapur MBG harus terdaftar melalui Yayasan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Distribusi makanan bergizi akan dikelola oleh tenaga profesional sesuai dengan standar gizi nasional. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengatas namakan BGN dan melaporkan segala bentuk pungli ke pihak berwenang.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai program MBG serta dapat terhindar dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Diakhir pertemuan, Unsur Gerindra Humbahas bersama Deputi BGN meninjau lokasi dapur Gerindra di Dolok Sanggul yang sedang dalam proses persiapan.

(REL/RZD)