Aliansi guru yang terdiri dari guru TK, SD dan SMP itu meminta, tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) dan tunjangan profesi guru (TPG) tahun 2023 dan 2024 dibayarkan.

Koordinator aksi, Arabi mengatakan, aksi yang dilakukan terjadi dikarenakan, sudah beberapa kali perwakilan guru melakukan audensi ke pemerintah daerah di janjikan akan dibayarkan. Namun hingga saat ini baik itu Tamsil dan TPG belum juga dibayarkan.

"Kami sudah beberapa kali menuntut hak guru kepada pemerintah daerah, hingga sekarang belum juga dibayarkan," kata Arabi.

Arabi menyebutkan, adapun Tamsil dan TPG guru yang belum dibayarkan pemerintah daerah ditahun 2023 sebanyak 50 persen dan di tahun 2024 yang belum dibayarkan 100 persen.

"Kami hanya menuntut hak kami, yang sudah dua tahun belum dibayarkan," ujarnya.

Arabi mengungkapkan, seharusnya hak guru yang sudah jelas dan sudah diakui pemerintah daerah hingga sekarang belum juga dibayarkan.

"Guru hanya meminta haknya segera ditunaikan atau dibayarkan, tidak ada yang lain. Jangan sampai Tamsil dan TPG untuk tahun 2025 terjadi seperti ini juga," tandasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara, Marwan Husni menyampaikan kepada para guru yang melakukan aksi. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry terkait tuntutan Tamsil dan TPG guru yang belum dibayarkan.

"Untuk Tamsil dan TPG guru akan di bayarkan. Setelah anggaran APBK disah," ucapnya.

Marwan mengatakan, setelah pengesahan anggaran, hak guru tersebut akan jadi diprioritaskan dibayarkan.

Dikatakannya, terkait keterlambatan pembayaran Tamsil dan TPG guru, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, makanya ada keterlambatan pembayaran.

"Untuk Tamsil dan TPG guru yang belum dibayarkan dari tahun 2023 dan 2024 akan dibayarkan semuanya di tahun 2025," pungkasnya. (mag3)

(REL/WITA)