“Hasil kesimpulan kita sore ini, kita akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak dapat memenuhi dokumen pengelolaan limbah,” tegas Ketua Komisi D Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH usai Rapat Dengar Pendapat di ruang Banggar DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Jumat (28/2/2025) sore.
Hadir Sekretaris Komisi D Defri Noval Pasaribu SE, anggota Benny Harianto Sihotang, Rahmat Rayyan Nasution, Johan Wiyarwan Bangun. Dinas Lingkungan Hidup Provsu Zainudin, Dinas LH Medan, Dinas LH Deliserdang, Dinas PenanamanModal PTSP Sumut, PT KIM Taufik Akbar dan sejumlah wakil tenan PT KIM.
Menurutnya, sanksi yang direkomendasikan sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari teguran, sanksi administratif hingga penutupan perusahaan tersebut.
Untuk itu, DPRD Sumut akan menyurati pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) pusat untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan khususnya tentang pengelolaan limbah.
Ditanya sebenarnya masalah ini sudah lama kenapa baru sekarang diketahui ada masalah di pengelolaan limbah, Timbul menjawab secara politis, bahwa mereka merupakan anggota dewan yang baru dan tidak mau melihat bagaimana proses sebelumnya.
“Tapi yang jelas, ada perubahan aturan PP 22 tentang peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Jadi mungkin terjadi kekosongan karena perbedaan tafsir,” jelasnya.
Lalu bagaimana dengan PT KIM, menurut Timbul, KIM hanya sebagai pengelola bisnis di kawasan tersebut. Mereka lebih mengutamakan bisnis oriented.
“Kami bisa pahami, kalau seandainya kurang-kurang sedikit. Tapi, kalau sudah tidak menghormati ketentuan yang ada. Sepakat kita, pertama kita buat surat peringatan sampai batas waktu dan kemudian sanksi penghentian operasional sesuai persyaratan,” tegas Timbul.
Menurut Sekretaris Defri, RDP ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan dewan ke PT KIM dan ke salah satu tenan yang ada. Setelah itu ada pertemuan di DPRD Sumut dan beberapa rapat lainnya.
“Hasilnya, progresnya terkait dengan perizinan, dokumen lingkungan, upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan dokumen belum ada info yang diterima,” jelasnya.
Menurut data, ada 446 tenan yang ada di bawah PT KIM. Dari semua itu, hanya 60 yang ada dokumennya. Itupun masih ada yang tidak kategori lengkap. “Sedangkan 363 pelaku usaha lainnya tidak ada dokumen perizinan dan limbahnya,” ungkap Defri.
Benny Sihotang mengusulkan agar ada rapat gabungan dengan Komisi A karena akan menyangkut persoalan hukum. Karena dalam rapat gabungan akan dihadirkan Polisi dan Kejaksaan.
“Soalnya, kalau kita telusuri lebih dalam mungkin lebih banyak lagi masalah di setiap perusahaan yang ada ini. Mereka sudah seperti negara dalam negara,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dia mengungkapkan, ada perusahaan yang tidak saja persoalan perizinan, dan buruknya tata kelola limbah, bahkan limbah udara mereka juga tidak peduli. Soalnya, banyak truk-truk perusahaan itu antre di jalan dan menimbulkan polusi udara ketika bergerak.

Sepanjang rapat, beberapa tenan yang hadir lebih banyak memilih diam. Soalnya, apa yang disampaikan anggota Komisi D telak terhadap mereka.

(NAI/NAI)