Sebagai respons terhadap keluhan warga tersebut, tim Komisi III yang dipimpin Ketua Yanuardin Halawa dan sekretaris Ridwan Saleh Daeli, datang ke lokasi bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan yang telah ramai diperbincangkan masyarakat, Jumat (28/2/2025).

Menurut laporan warga, jalan yang baru diaspal mengalami kerusakan di berbagai titik dalam waktu kurang dari tiga bulan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat, mengingat anggaran proyek yang besar seharusnya menghasilkan kualitas yang lebih baik.

Yanuardin Halawa menegaskan DPRD ingin melihat kondisi pasri di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. "Kami turun langsung untuk mengecek pekerjaan yang telah viral di media sosial dan dilaporkan masyarakat," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD berencana mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Barat serta kontraktor pelaksana proyek.

"Kami akan segera melakukan RDP, dan jika memungkinkan, mengajak pihak yang mengerjakan proyek ini agar hasilnya dapat kami ungkap ke publik," jelas Yanuardin.

Selain kualitas aspal yang dipertanyakan, DPRD juga menemukan satu parit yang kualitasnya buruk, dengan plesteran yang sudah hancur. Sejumlah titik di jalan pun mengalami retak, termasuk beton bahu jalan yang terlihat sudah pada retak-retak meski belum lama dikerjakan.

Warga juga mengeluhkan adanya parit yang sudah diukur oleh konsultan namun hingga kini belum dibangun. Selain itu, juga memintakan solusi terhadap aspal yang sangat tinggi di depan rumah warga, namun belum di berikan beton bahu jalan, hingga warga ada mengeluh jika kebdaraan masuk keluar rumahnya dan sempat beberapa kali jatuh

DPRD berkomitmen untuk mengawal proyek ini hingga ada solusi yang memuaskan bagi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kualitas pekerjaan yang buruk tidak bisa dibiarkan, terutama karena proyek ini menggunakan dana publik dalam jumlah besar.

Adanya inspeksi ini, diharapkan pemerintah daerah dan kontraktor bertanggung jawab serta segera mengambil langkah perbaikan. Masyarakat pun menunggu hasil RDP untuk memastikan apakah proyek ini akan diperbaiki atau ada konsekuensi bagi pihak yang terlibat. (mag1)

(REL/WITA)