“Rencana Gubsu Bobby Nasution mau menjadikan Provinsi Sumut masuk dalam UHC dalam dua tahun, itu sangat bagus. Harus didukung penuh dari seluruh stakeholders yang ada termasuk dari DPRD Sumut,” tegas Sekretaris Fraksi PDIP Sumut Hasyim SE dihubungi di Medan, Rabu (5/3/2025).
Menurut Hasyim, jika sudah UHC, maka permasalahan pembiayaan kesehatan warga sudah tuntas. Artinya, tidak ada lagi warga yang beralasan tidak berobat karena tidak ada biaya.
“Kita tahu, masalah kesehatan itu sangat penting dan mendasar bagi masyarakat. Jika persoalan kesehatan masyarakat sudah diatasi dengan baik, maka kita yakin, kehidupan masyarakat akan lebih baik,” sebut Hasyim.
Dia sendiri mengaku sangat apresiasi dengan rencana tersebut. Soalnya, berdasarkan dari Kota Medan yang sudah lebih dulu berhasil menerapkan UHC, hasilnya sangat membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Medan.
Penerapan UHC ini, katanya, bermanfaat sekali terutama bagi warga yang tidak mampu namun tidak memiliki atau terkaver dalam BPJS Kesehatan. Melalui UHC, maka masyarakat tersebut bisa datang ke layanan kesehatan cukup menunjukkan KTP.
Untuk itu, katanya, harus ada kesiapan tidak saja dari sisi anggaran, tapi juga infrastruktur dan SDM di instansi terkait. Perlu ada skema yang baik sharing anggaran antara pemerintah kabupaten/kota yang belum UHC dengan Pemprovsu.
“Sejauh ini UHC seperti apa yang dilakukan Pak Bobby di Kota Medan sudah sangat bagus. Kalau bisa, apa yang dibuat di Medan ini untuk UHC Pemprovsu. Kita yakin, bisa dilakukan. Kita dukung penuh,” kata Hasyim lagi.
Dia menambahkan, dalam penerapannya di lapangan, walaupun sudah gratis berobat, namun masih ada juga ditemukan masyarakat tidak datang ke layanan kesehatan dengan alasan tidak ada ongkos transportasi atau akomodasi. Di sini, perlu peranan swasta, lembaga sosial atau BUMD, dan BUMN dengan bantuan sosialnya bisa menolong. Termasuk jika memungkinkan, ada bantuan tambahan dari pemerintah setempat.
“Karena memang ada warga miskin, walaupun sudah ada kartu atau UHC berobat gratis, tapi tidak berobat karena tidak ada ongkos. Dalam kasus ini, perlu ada bantuan dari berbagai pihak termasuk swasta atau lembaga sosial swasta. Jadi, memang sangat perlu sinergitas swasta dan pemerintah,” sebut mantan Ketua DPRD Kota Medan ini.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah maupun provinsi juga harus mempersiapkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai di beberapa daerah. Dengan begitu akan mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kalau tidak, maka akan terjadi penumpukan pasien di Kota Medan, karena cuma di ibukota ada layanan rumah sakit tipe A atau rumah sakit spesialis tertentu.

(NAI/NAI)