Mustafa membuat pernyataan tersebut selama pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Arab Saudi, yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan di Palestina.

"Pemerintah Palestina, dengan dukungan organisasi internasional, akan membentuk otoritas rekonstruksi independen untuk menindaklanjuti dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut," kata Mustofa dilansir Antara, Sabtu (8/3).

Dia menambahkan bahwa otoritas tersebut akan mandiri secara finansial dan administratif dan dikelola oleh dewan yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat, sementara laporan keuangannya mematuhi audit keuangan, sesuai dengan standar internasional tertinggi.

Sang perdana menteri menyerukan agar rencana rekonstruksi Gaza diadopsi sebagai rencana bersama oleh negara-negara Arab dan Islam.

Mustafa menekankan bahwa keberhasilannya tergantung pada penghentian serangan Israel, kembalinya para pengungsi, penarikan pasukan Israel, pembukaan penyeberangan perbatasan, kepastian keberlanjutan gencatan senjata, diizinkan masuknya bahan bangunan dan peralatan yang diperlukan, serta adanya jaminan dukungan keuangan.

Ia mengatakan mereka akan berupaya memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana tersebut, dengan mencatat bahwa rencana tersebut tidak hanya akan meletakkan dasar bagi kembalinya kehidupan di Gaza dan seluruh Palestina, tetapi juga menciptakan dasar untuk membebaskan Palestina dari penindasan Israel dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka.

Mustafa menekankan bahwa persatuan Islam merupakan komitmen kolektif terhadap Palestina dan sarana yang efektif untuk menghadapi arogansi Israel serta memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Ia menyebutkan bahwa warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem sedang menghadapi peningkatan aktivitas teror oleh warga Israel yang telah merampas tanah Palestina, serta serangan sistematis, pemindahan paksa, pembersihan etnis, dan serangan di tempat-tempat suci.

(ANT/CSP)