Badan tersebut mengatakan bahwa mereka membutuhkan 15 juta dolar AS (sekitar Rp244,4 miliar) untuk bulan April dan 81 juta dolar (sekitar Rp1,3 triliun) hingga akhir tahun 2025 untuk mempertahankan jatah makanan penuh.

Tanpa pendanaan mendesak tersebut, jatah makanan bulanan per orang harus dikurangi setengahnya menjadi 6 dolar per dari sebelumnya 12,50 dolar, terlebih menjelang persiapan Idul Fitri yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan di akhir Maret, kata WFP Bangladesh dalam sebuah pernyataan.

Pada Rabu, WFP menulis surat kepada pejabat pengungsi Bangladesh tentang rencananya untuk mengurangi separuh jatah makanan per orang per bulan untuk pengungsi Rohingya mulai 1 April karena kekurangan dana.

"Krisis pengungsi Rohingya masih menjadi salah satu krisis terbesar dan terlama di dunia," kata Direktur Negara WFP di Bangladesh, Dom Scalpelli dilansir dari Antara, Sabtu (8/3).

"Pengungsi Rohingya di Bangladesh masih sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Pengurangan bantuan pangan apa pun akan membuat mereka semakin kelaparan dan memaksa mereka melakukan tindakan putus asa hanya untuk bertahan hidup."

"Dukungan segera sangat dibutuhkan untuk mencegah krisis ini semakin memburuk," tambah Scalpelli.

Sementara itu, Pemerintah Bangladesh mengaitkan krisis pendanaan tersebut dengan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump bulan lalu karena badan tersebut menyediakan 80 persen bantuan keuangan WFP untuk Rohingya.

Selain itu, gelombang baru pengungsi Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir yang jumlahnya melebihi 100.000 orang akibat konflik di Myanmar memberikan tekanan yang lebih besar pada sumber daya yang sudah kewalahan.

Pada 2023, kendala pendanaan yang parah memaksa WFP mengurangi jatah makanan dari 12 dolar AS menjadi 8 dolar per orang per bulan. Namun, jatah tersebut kemudian ditingkatkan saat pendanaan diterima.

Semua warga Rohingya menerima voucher yang dapat ditukarkan dengan pilihan makanan mereka di pengecer yang ditunjuk di kamp-kamp. Bangladesh telah menampung lebih dari 1,2 juta warga Rohingya di distrik Cox's Bazar di tenggara sejak mereka melarikan diri dari tindakan keras militer di Myanmar pada 2017.

Bagi populasi tanpa status hukum, tanpa kebebasan bergerak di luar kamp, dan tanpa peluang mata pencaharian yang berkelanjutan, pemotongan lebih lanjut akan memperburuk risiko perlindungan dan keamanan, kata badan pangan PBB.

(ANT/CSP)