Sejumlah peserta FGD Sosialisasi Penyusunan Dokumen RPRKBID diabadikan bersama dalam acara yang berlangsung di Hotel Grandhika Setiabudi, Selasa (11/3). FGD ini bertujuan menyelaraskan rencana kerja serta kolaborasi penyusunan dokumen perencanaan pembangu (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development Initiative/LCDI) kini memasuki fase kedua dengan Oxford Policy Management Limited (OPML) sebagai pelaksana utama. Program ini dijalankan atas kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas serta berbagai kementerian dan daerah percontohan.
Dalam fase ini, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas dalam upaya implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, OPML bermitra dengan Universitas Sumatera Utara (USU) menginisiasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBID) untuk Provinsi Sumatera Utara.
Untuk memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, USU dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Penyusunan RPRKBID.
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (11/3/2025) di Hotel Grandhika Setiabudi, Medan, dengan tujuan menyelaraskan rencana kerja, mengidentifikasi isu strategis, serta membangun kolaborasi efektif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berkelanjutan.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Bappelitbang Sumatera Utara, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, perwakilan dari USU, tim penyusun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, perwakilan dari BUMN ataupun swasta, serta lembaga swadaya masyarakat.
Diskusi mencakup berbagai sektor krusial, seperti energi, transportasi, pertanian, kehutanan, penggunaan lahan, ekonomi, sosial, pengelolaan sampah dan limbah, serta ketahanan iklim. Aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga menjadi perhatian utama guna memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Acara FGD ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Teknik USU, Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. Prof. Dr. Ir. Fahmi, ST, MSc, IPM selaku Dekan Fakultas Teknik USU, mewakili rektor memberikan kata sambutan pada acara ini, menyampaikan bahwa untuk menyusun dokumen RPRKBID ini diperlukan keterlibatan multidisiplin keilmuan yakni teknik, ekonomi, sosial, dan kehutanan serta keilmuan lainnya yang terkait, diharapkan output kegiatan ini dapat menggunakan sistem dinamis dalam pemodelan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI).
Selain itu, Ir. Alfi Sayhriza, ST, M.Eng.Sc sebagai Kepala Bappelitbang melakukan pembukaan resmi acara FGD ini dan memberikan kata sambutan, menyampaikan kegiatan PRK dan PBI sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, yang tidak hanya dirasakan di pusat kota melainkan juga di daerah pedesaan.
Acara FGD ini mengundang Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Anna Amalia untuk melakukan paparan terkait Penyusunan Dokumen RPRKBID, dan menyampaikan bahwa Transformasi Ekonomi Hijau diperlukan untuk menempatkan PRK dan PBI sebagai backbone, yang di dalamnya Kebijakan PRK meliputi sektor energi, lahan, pertanian, air limbah dan persampahan serta Kebijakan PBI meliputi pesisir, kelautan, dan kesehatan.
Melalui FGD ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama mengenai rencana kerja, isu prioritas, serta langkah strategis dalam penyusunan RPRKBID. Dokumen ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan di wilayah ini.
(DEL)
