“Sampai sekarang kami belum menerima informasi dimana food estate yang akan dilaksanakan di Sumut. Kami juga belum bisa melakukan pengawasan, karena belum ada informasi yang jelas,” ucapnya pada, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, jika pemerintah pusat memiliki program, bisa mengintegrasikan program tersebut kepada setiap provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga masing-masing DPRD mengetahui dan bisa mengawasi secara komprehensif.

“Jangan sampai terjadi nanti adanya kegagalan, seolah-olah DPRD dinilai lalai dalam pengawasan. Padahal tak pernah dilibatkan terkait soal pembangunan food estate ini. Kita tidak mau bagian itu, setidaknya kami dan masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaannya,” katanya.

Terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG), Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mempertanyakan dimana dapur dari MBG nantinya jika dilaksanakan di Sumut.

“Tidak adanya informasi yang pasti diterima DPRD Sumut, apakah kami memang sengaja tak dilibatkan itu kita tidak tahu, yang pasti kami tidak ada menerima informasi lebih lanjut terkait MBG,” katanya.

Lebih lanjut, Rudi mengatakan, DPRD Sumut tentunya akan melakukan pengawasan secara komprehensif pada saat direalisasikannya program MBG.

“MBG ini bukan persoalan enak tak enak, tapi bagaimana pengawasan menu makanan ini setara dengan judulnya, yaitu bergizi. Kalau kita dilibatkan kita bisa mengetahui kualitasnya, tapi kami tetap mengawasi persoalan itu,” ujarnya

(NAI/NAI)