Ketegasan dan keseriusan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, melalui Ketua Bidang Ormas DPP Golkar, Fahd Elfouz Arafiq, merupakan bukti nyata akar pohon beringin masih kuat dan keras.

"Pembekuan ini berdampak positif terhadap pertumbuhan kaderisasi di SOKSI beserta lembaga konsentrasinya. Sehingga dapat menumbuhkan kader-kader baru serta semangat persatuan di Partai Golkar," ujar Ketua Depidar WKI Sumut, Edison Tamba, Selasa (25/3).

Dipaparkan Edison Tamba atau Edoy sapaan akrabnya, dualisme kepemimpinan dan kepengurusan SOKSI, yang merupakan salah satu Ormas pendiri Partai Golkar, menjadi preseden buruk dalam perekrutan kaderisasi.

Kekhawatiran dan dilema di kalangan masyarakat untuk sebuah pengakuan dalam berpolitik, salah satu dampak terhadap dualisme.

"Tak heran, jika dualisme ini membuat sejumlah kepengurusan Golkar di daerah banyak ketimpangan. Diskriminasi terhadap kader SOKSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Ahmadi Noor Supit, terkesan terkebiri dikarenakan tidak masuk dalam kepengurusan," tegas Edoy.

Untuk itu, Edoy berharap dengan dibekukannya SOKSI kepengurusan Ali Wongso Sinaga, kepengurusan Partai Golkar di daerah segera dilakukan dan dimaksimalkan, sebagai wujud upaya penyatuan yang dilakukan DPP Partai Golkar.

Sehingga, secara otomatis rasa kekhawatiran di kalangan masyarakat, secara khsusus pemuda dan generasi milenial terhadap sebuah pengakuan , ketika dirinya ingin bergabung atau menempa diri sebagai kader baru untuk Golkar di masa depan.

"Ini langkah menuju generasi terbaik bagi Golkar di masa depan. Kita harapkan, sejumlah kepengurusan Partai Golkar di daerah untuk disegerakan revitalisasi. Sehingga pimpinan Partai Golkar daerah mampu mengikuti ketegasan sosok Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadia dalam menjadikan Partai Golkar yang solid dan kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Ormas DPP Golkar, Fahd Elfouz Arafiq, secara resmi merekomendasikan pembekuan Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) versi Ali Wongso Sinaga.

Keputusan ini diambil karena kepemimpinan Ali Wongso dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Bersama sebagaimana yang telah diputuskan DPP Golkar dalam Rakernas 8 Februari 2025.

Sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar, SOKSI memiliki peran penting dalam menjaga soliditas dan persatuan kader di seluruh Indonesia. Namun, sikap kepengurusan yang dipimpin oleh Ali Wongso yang enggan mengikuti mekanisme rekonsiliasi melalui Munas Bersama dianggap bertentangan dengan semangat kebersamaan dan demokrasi internal partai.

“Dengan berat hati, kami memutuskan untuk membekukan kepengurusan SOKSI versi saudara Ali Wongso karena mereka tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan Munas Bersama yang bertujuan menyatukan kembali SOKSI dalam satu kepemimpinan yang sah dan kuat,” ujar Fahd.

Keputusan ini diharapkan dapat mengakhiri dualisme dalam tubuh SOKSI dan mengembalikan organisasi ke jalur yang sesuai dengan cita-cita perjuangan dan kepentingan kader di seluruh Indonesia.

Fahd menegaskan bahwa langkah ini diambil demi kebaikan bersama serta untuk memastikan bahwa organisasi ini tetap berfungsi secara optimal dalam mendukung partai golkar dan kepentingan para anggotanya. Depidar dan Depicab SOKSI yang aktif di daerah daerah tetap berada dalam barisan karena mereka adalah kader kader terbaik Partai Golkar.

Dengan adanya keputusan ini, seluruh kader SOKSI di seluruh Indonesia diimbau untuk tetap solid dan mengikuti arahan DPP Golkar demi menjaga persatuan dan eksistensi SOKSI sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia.

(REL/RZD)