Dukung Program Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Lindungi Seluruh Pekerja Ekosistem MBG (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Jakarta – Dalam upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional, yang lebih dikenal dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan ini ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana pada hari Senin, 21 April 2023, di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, tetapi juga diharapkan dapat menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Dalam pernyataannya, Anggoro mengapresiasi langkah strategis dari BGN dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja.
“Kami mengapresiasi Pak Dadan Hindrayana dan tim di BGN atas inisiatif ini. Kami siap mendukung program yang sangat baik dan strategis ini,” ungkap Anggoro.
Lebih lanjut Anggoro menekankan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan, yang menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Menurut Dadan, saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja lebih dari 50 ribu, yang diprediksi akan meningkat menjadi 1,2 juta pekerja.
“Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi membayar preminya untuk mereka, sehingga semua yang terlibat dalam program makan bergizi terlindungi secara sosial,” jelas Dadan.
Ke depan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini akan diperluas untuk mencakup pekerja dalam rantai pasok program, termasuk petani dan peternak. Anggoro menegaskan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran di kalangan tenaga kerja dalam ekosistem BGN.
Dari total 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat, saat ini sekitar 61 persen masih belum mendapatkan perlindungan, yang sebagian besar merupakan pekerja rentan. Anggoro yakin bahwa sinergi ini dapat mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan Inpres 8 tahun 2025 dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tutup Anggoro.
Di sisi lain, Robby, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa, menegaskan bahwa seluruh anggota BPJS Ketenagakerjaan siap untuk mendukung program strategis pemerintah sesuai dengan undang-undang.
Ia berharap langkah ini akan mempermudah pekerja dan mempercepat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.
“Dengan demikian, pekerja dapat bekerja keras dengan bebas cemas,” tutup Robby.
(JW/RZD)