Pasalnya, pihak perusahaan itu tidak berkenan menerima kunjungan kerja resmi aparat Pemko Medan bersama Komisi IV DPRD Medan yang dilaksanakan, Senin (28/4).

"Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Medan akan mengundang pihak Perusahaan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kepada seluruh stakeholder serta aparat Pemko Medan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan," tegas Paul Simanjuntak.

Sebagaimana diketahui, aktivitas perusahaan tersebut dituding melakukan pengrusakan lingkungan dengan menimbun anak sungai paluh. Tindakan pihak pengelola dimaksud sudah cukup meresahkan warga.

Dimana sebelumnya para nelayan tradisional dapat memanfaatkan sungai paluh sebagai akses keluar masuk menuju laut untuk mencari ikan. Namun karena ada penimbunan oleh salah satu perusahaan, aktivitas nelayan menjadi terganggu untuk mengais rezeki mencari ikan.

Bahkan akibat penimbunan sungai tersebut telah memutus mata pencaharian para nelayan. Dan parahnya, akibat penimbunan sungai itu pemukiman warga menjadi banjir.

Kekecewaan juga tidak bisa disembunyikan oleh Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra yang merupakan dewan asal Dapil Belawan tersebut. Demikian juga dengan anggota Komisi IV DPRD Medan lainnya El Barino Shah.

"Ada kegiatan apa di dalam perusahaan ini. Kok hebat kali tidak berkenan menerima kunjungan resmi aparat Pemko Medan dan Komisi IV DPRD Medan. Kuat dugaan ada kegiatan ilegal tersembunyi di dalam perusahaan ini," cetus El Barino Shah politisi Golkar tersebut.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu mengajak Pemko Medan bersama aparat hukum untuk lebih mendalami aktivitas perusahaan tersebut.

"Kita kunjungan resmi ke perusahaan dan sebelumnya sudah disurati guna pemberitahuan dan ada bukti surat diterima. Tapi sekarang saat kita turun, pagar perusahaan digembok agar kita tidak bisa masuk. Ini patut dicurigai karena manajemen perusahaan terkesan menghindar," tegas El Barino yang dalam kunjungan itu juga diikuti anggota Komisi IV lainnya, Jusuf Ginting Suka, Antonius Devolis Tumanggor, Rommy Van Boy dan Ahmad Afandi Harahap, Lailatul Badri. Dan perwakilan dari OPD Pemko Medan.

Dikatakan El Barino, secara pribadi ia sangat menyayangkan sikap manajemen perusahaan yang terkesan tidak taat dan patuh terhadap hukum. Kesannya sangat tidak menghargai DPRD Medan dan Pemko Medan.

"Sebelumnya sudah kita coba RDP di DPRD Medan namun pihak perusahaan tidak hadir. Sekarang kita kunjungi dan sebelumnya sudah diinformasikan akan melakukan kunjungan. Namun, pihak perusahaan sengaja menghindar dari kita dengan menggembok pagar perusahaannya," cetus El Barino. (mc)

(RZD)