Penegasan tersebut disampaikan oleh Menkopolkam Budi Gunawan, usai memimpin apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4), yang juga didampingi Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, Gubernur Riau, Abdul Wahid, kepala BMKG, Forkopimda, dan undangan lainnya.

“Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan oleh oknum-oknum perusahaan, dan lain sebagainya pemerintah tegas dalam hal ini, setiap melakukan pelanggaran ini akan di proses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, tadi dengan Kapolda juga nanti dengan Gubernur, termasuk dengan Kementrian Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas. Termasuk mencabut izin perusahaan jika diperlukan, kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran hutan,” tegas Menkopolkam Budi Gunawan.

Terkait dengan Karhutla yang sering terjadi diwilayah Riau, terutama diwilayah operasi Perusahan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada diwilayah Riau. Mantan Kepala BIN ini juga menegaskan kepada perusahaan untuk sama-sama ikut membantu pemadaman. Ikut terlibat dalan pencegahan Karhutla yang berada disekitar wilayah perusahaan, jangan sampai terjadi Karhutla di radius 5 kilometer diwilayah perusahaan.

“Untuk hari ini operasi penanganan hutan dan lahan kita juga melibatkan swasta. Swasta-swasta ini jangan diam saja, kita libatkan untuk turun langsung membentuk satgas darat, satgas perlengkapan dan lain-lain mereka siap dan sedang berjalan, ada beberapa perusahaan,” kata Menkopulkam.

“Kita minta radius sekitar mereka aman tidak terjadi kebakaran, keluar lagi 5 kilo kita minta tambah lagi untuk membantu. Termasuk ada sarana-sarana Hely yang bisa nanti membantu pemerintah daerah,” tegas Budi Gunawan lagi.

Pada kesempatan tersebut, Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa Pemerintah pusat bersama BNPB, dan instansi terkait lainnya. Sudah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang luas. BMKG memprediksi musim kemarau 2025 akan berlangsung bertahap dari April hingga September. Saat ini, sejumlah titik hotspot telah terdeteksi di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Khusus Riau, status darurat Karhutla telah ditetapkan setelah 81 hektar lahan terbakar dan 144 titik api terpantau.

“Langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan antara lain melakukan operasi modifikasi cuaca hujan sudah beberapa kali dilakukan, dan intensitasnya akan ditingkatkan, sesuai dengan prediksi cuaca dari BMKG dan BNPB kemudian patroli-patroli hotspot, kita ada aplikasi Sipongi deteksi dini pengendalian Karhutla,” jelasnya.

“Antara lain itu yang sudah dioperasikan di lintas Kementrian dan lintas Pemda, tapi butuh waktu untuk mencek kelapangan apakah betul ada kebakaran atau mungkin ada titik api lainnya, itu sudah dilakukan juga. Kemudian water bombing sudah ada tiga Helycopter yang sudah di drop oleh BNPB, termasuk Hely petroli untuk melakukan pemantauan, termasuk mengisi permukaan air gambut,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang ikut hadir pada apel tersebut juga menegaskan pentingnya mempertahankan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman Karhutla, meski tren kasus kebakaran menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Putra asal Kuansing, Riau ini mengatakan bahwa Indonesia patut berbangga atas capaian pengendalian karhutla.

Data menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada 2024 turun signifikan menjadi sekitar 370 ribu hektare, dibandingkan 1,1 juta hektare pada 2023. Bahkan, pada 2023 yang dilanda fenomena El Nino, angka kebakaran juga menurun dibandingkan empat tahun sebelumnya,” kata Menhut.

"Kita pernah mengalami bencana karhutla yang memprihatinkan, tapi kerja keras teman-teman semua sudah menunjukkan keberhasilan yang baik. Ini prestasi yang patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah atau jumawa," tambah Raja Juli.

Dijelaskan Raja Juli, ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan angka karhutla. Pertama, kolaborasi yang terpimpin semakin membaik. Jika dulu upaya penanganan berjalan sendiri-sendiri, kini seluruh kekuatan pusat, daerah, TNI-Polri, hingga dunia usaha bergerak dalam satu koordinasi terpimpin. Kedua, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Raja Juli menyoroti penggunaan teknologi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan kembali digelar mulai 1 Mei 2025 di Riau.

“Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga terus ditingkatkan, di antaranya melalui lomba pantun dan syair untuk membangun budaya sadar bahaya karhutla. Penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik dari perusahaan maupun individu, juga sudah berjalan dengan baik dan menimbulkan efek jera," tegasnya.

Dan ketiga, partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan penting. Pemerintah terus memperkuat peran kelompok masyarakat peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan berbagai elemen lainnya dalam upaya pengendalian karhutla di tingkat lokal.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki diri. Tapi tetap, semangat apel hari ini adalah untuk menjaga kewaspadaan. Karhutla harus terus kita antisipasi bersama," Raja Juli.

Usai memimpin apel kesiapsiagaan, Menkoplkam langsung periksa pasukan Karhutla, mulai dari jajaran TNI, Polri, dari BNPB, BPBD Riau, pasukan manggala agni, Satpol PP, masyarakat peduli api, dan dari pihak swasta yang ikut peduli dalam penanganan pencegahan Karhutla di wilayah Riau. Termasuk meninjau peralatan kelengkapan pemadaman Karhutla. (pbn)

(NAI)