Bupati Padanglawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, mengatakan, penyusunan program dan kegiatan RKPD 2026, harus benar-benar disusun berorientasi pada hasil dan tepat sasaran.

"Saya tidak ingin Musrenbang ini disusun asal, hanya seremonial, saya minta para OPD dan stakeholder serius dan terukur dalam menyusun RKPD," kata Putra Mahkota.

Putra Mahkota juga mengatakan, dalam penyusunan RKPD 2026, program-program yang disusun hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Tentunya dalam menyusun program sudah mempertimbangkan berbagai hal, saya meminta kita semua untuk laksanakan dengan serius dan penuh tanggung jawab," katanya.

Putra Mahkota mengatakan, tema 'Merajut Kolaborasi Untuk Mewujudkan Padanglawas Maju, (Mandiri, Amanah, Jaya, dan Unggul)’ harus bisa sama-sama dirumuskan untuk membangun Padanglawas.

Lebih jauh Putra Mahkota menyampaikan, banyak hal yang menjadi program prioritas pemerintah daerah, termasuk penguatan fondasi pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Padanglawas.

Putra Mahkota mengharapkan, pada 2026, Kabupaten Padanglawas mampu memacu roda perekonomian. Dengan harapan penghasilan per kapita minimal harus sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain fondasi perekonomian, beberapa program lainnya yang menjadi fokus perhatian diantaranya perbaikan saluran irigasi lsebagai fasilitas untuk membantu para petani, dan perlu mendapat perhatian serius.

Putra Mahkota juga tidak menampik masih terjadi kesenjangan dalam pemerataan pembangunan. Untuk itu ia meminta dalam program ke depan benar-benar dilaksanakan secara berkeadilan.

Kemudian masalah pengurangan pengangguran, Putra Mahkota Alam mengatakan akan terus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan, termasuk menertibkan izin perusahaan yang tidak ada.

"Sekali lagi saya tegaskan, susunlah RKPD ini dengan serius dan terukur untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat," Putra Mahkota menandaskan.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi (Bapperida) Padanglawas, Rikhmad Syukri Siregar, sekaligus ketua pelaksana Musrenbang mengatakan, dasar hukum pelaksanaan Musrenbang mengacu kepada UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rikhmad mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam menyukseskan pelaksanaan Musrenbang RKPD.

"Kami harapkan masukan dalam menyusun rancangan RKPD 2026 untuk bisa selesai sesuai apa yang diharapkan," kata Rikhmad.

(ATS/RZD)