Jika tidak, dirinya khawatir Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan turun tangan, yang dapat berdampak negatif bagi mahasiswa.

"Jika perguruan tinggi terus berkonflik, banyak pihak yang akan teraniaya, terutama mahasiswa. Oleh karena itu, Universitas Darma Agung harus menghentikan konflik ini," ungkap Prof. Dian pada Kamis (1/5).

Dia menjelaskan bahwa konflik utama biasanya terjadi di kalangan Pembina Yayasan. Setelah pengurus yayasan dipilih, seringkali tidak ada masalah di tingkat pengurus. Namun, ketika terjadi perubahan dalam struktur Pembina, seperti saat ada yang meninggal, konflik dapat muncul.

"Idealnya, para Pembina Yayasan harus duduk bersama untuk berdiskusi. Hilangkan ego dan fokus pada perbaikan universitas," tambahnya.

Prof. Dian juga menyarankan agar LLDikti siap membantu bernegosiasi jika diminta oleh Pembina Yayasan. Ia mengingatkan bahwa jika konflik tidak diselesaikan, bisa berujung pada penutupan perguruan tinggi. Dirinya mendorong Dirjen Dikti untuk memanggil semua Pembina Yayasan UDA untuk berdiskusi tentang keberlanjutan institusi tersebut.

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa dirinya tidak berwenang menilai kepengurusan Yayasan Darma Agung.

"Yayasan mana yang sah bukan urusan LLDikti, tetapi otoritas Kementerian Hukum dan HAM. Silakan cek di web resmi mereka," jelas Saiful. Ia juga meminta kedua pihak yayasan untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan baik, menghindari perpecahan yang dapat merugikan banyak pihak.

"Saran saya, lebih baik duduk bersama dan membahas masalah ini dengan cara yang damai," tutupnya.

Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak untuk segera menemukan solusi agar konflik tidak berkepanjangan dan berdampak pada mahasiswa serta staf pengajar.

(JW/RZD)