Musrenbang kali ini berlangsung istimewa dengan kehadiran para kepala daerah yang mengenakan pakaian adat, termasuk Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dan Bupati Padanglawas tampil mengenakan pakaian adat Batak yang dipadukan dengan setelan jas hitam, sementara Gubernur Bobby mengenakan busana adat Melayu.

Dalam arahannya, Bobby Nasution menargetkan masuknya investasi sebesar Rp100 triliun per tahun ke Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa peningkatan investasi akan secara otomatis mendorong perbaikan indikator-indikator makro pembangunan.

“Ketika investasi masuk dan berjalan baik, maka semua indikator akan bergerak positif. Pengangguran berkurang, PDRB per kapita meningkat, dan pertumbuhan ekonomi akan lebih kuat,” ujar Bobby.

Selain investasi, Bobby juga menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengedepankan inovasi, termasuk kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama.

Ia mencontohkan potensi migas di Langkat dan tambang emas di Mandailing Natal sebagai sektor yang bisa dioptimalkan. Bobby bahkan mengusulkan penggabungan BUMD sejenis antar tingkatan pemerintahan, seperti PDAM, agar bisa meningkatkan efisiensi dan nilai aset.

“Kalau PDAM provinsi dan kabupaten digabung, maka valuasinya besar. Ini membuka peluang pembiayaan yang lebih luas dan mempermudah intervensi penyediaan air bersih di daerah yang mengalami kekurangan,” jelasnya.

Pada sesi pembukaan, Gubernur juga memaparkan target-target makro pembangunan Sumut 2025–2029, antara lain; Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,03% menjadi 7,6% PDRB per kapita naik dari Rp73,57 juta menjadi Rp115,3 juta. Tingkat pengangguran turun dari 5,60% menjadi antara 5,20–4,74%. Angka kemiskinan berkurang dari 7,19% menjadi 2,82–3,82%. Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 73,96 menjadi 77,87 poin dan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 18,52%.

Musrenbang juga disertai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumut dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Administrator KEK Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara, dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan tenaga kerja tahun 2025–2026. Selain itu, MoU dengan Kemenkumham diteken untuk penanganan masalah hukum berbasis keadilan restoratif di Sumut.

(ATS/RZD)