Hal itu disampaikan Berkat akibat sejumlah pimpinan OPD yang kerap tidak mengindahkan kinerja legislatif sebagai peran dan fungsi pengawasan publik terhadap eksekutif.

“Kami mendorong para pimpinan untuk membentuk Pansus yang bertugas dalam menilai dan mengevaluasi kinerja dari OPD yang tidak mendukung visi dan misi Gubernur Sumut, Pak Bobby Nasution,” ujarnya di gedung DPRD Sumut, Rabu (21/5/2025).

Menurutnya, Pansus tersebut harus segera dibentuk, agar dapat memastikan segala pengawasan dan pembahasan yang menjadi krusial dapat didiskusikan dan dituntaskan bersama legislatif.

“Kita lihat salah satu contoh OPD yang tidak patuh seperti Dinas Pendidikan Sumut. Pembahasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui rapat dengar pendapat (RDP) itu krusial, wajar kalau OPD harus beri klarifikasi,” kata Politisi Nasdem itu.

Bendahara fraksi Nasdem itu menuturkan, seluruh OPD harus menjelaskan seluruh program, kebijakan, kinerja dan kendala disampaikan kepada DPRD untuk dapat didiskusikan secara bersama.

“Harus ada penjelasanlah, sehingga seluruh dewan ini bisa menyampaikan ke masing-masing Dapilnya. Kenapa harus Kadis yang memaparkan dan menjelaskan, karena pertanggungjawabannya itu kepada pimpinan, bukan panitia,” katanya.

Lebih lanjut, Berkat mengatakan, kuota sekolah negeri pada pendidikan tingkat SMA dan SMK di Sumut harus bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan para anak-anak saat ini.

“Kita ingin seluruh wilayah di Sumut harus merata pendidikannya. Seharusnya di setiap kecamatan atau desa itu harus ada SMA/SMK negeri. Kalau sekolah swasta itu hanya sebagai alternatif, kalau negeri inikan sekolah gratis, ini yang menjadi dorongan kita juga,” ucapnya.

(NAI/NAI)