Untuk jalan provinsi, dari 3.005 Km panjang jalan yang ada, hanya 56 persen di antaranya yang berada dalam kondisi baik. Sedangkan, 21,81 persen kondisi sedang, dan 4,78 persen rusak ringan serta 17 persen atau 510 Km dalam kondisi rusak berat.
Demikian pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Juru Bicara Jonatan Tarigan dan ditandatangani Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba SE MI Kom dalam pendapat fraksinya terhadap LKPj APBD Sumut TA 2024.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus SH didampingi Wakil Ketua Dewan Dr Sutarto MSi, H Ihwan Ritonga, Ricky Antoni, dan Salman Alfarisi. Hadir Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubenur H Surya serta Pj Sekda Effendi Pohan, Kamis (22/5/2025) di DPRD Sumut.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih perlu ditingkatkan, agar perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dapat segera diperbaiki, karena dinilai sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.
Mereka meminta Dinas PUPR Sumut segera menyusun peta jalan strategis pembangunan infrastruktur, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Tidak hanya infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Pengelolaan BUMD selama ini bahkan dinilai membebani anggaran daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan maksimal agar BUMD menjadi produktif dan profesional.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mengatakan, capaian progres infrastruktur pengendalian banjir dan pengembangan irigasi ada kemajuan penting, namun penanganannya harus merata hingga ke wilayah tertinggal.
"Kami menilai, masih banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan akses jalan, air bersih, listrik, dan internet secara layak. Pemprov Sumut perlu menetapkan strategi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berbasis spasial," ujar Timbul Jaya Sibarani.
Sedangkan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan provinsi di daerah pedalaman, pembangunan jembatan penghubung antarkabupaten dan fasilitas publik untuk wilayah pesisir dan pegunungan, harus menjadi skala prioritas pembangunannya.
Pendapat Fraksi Gerindra yang dibacakan juru bicaranya H Subandi. Gerindra menerima LKPj Sumut TA 2024 dengan berbagai catatan, diantaranya agar Pemprov Sumut memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang rusak serta mendata aset yang tersebar di berbagai daerah di Sumut, sebelum diserobot pihak ketiga.
Sementara itu, pendapat Fraksi PKS yang dibacakan juru bicaranya Hariyanto, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Yahdi Khoir dan juru bicara Fraksi NasDem Pdt Berkat Kurniawan Laoli berharap kepada Pemprov Sumut meningkatkan profesionalisme BUMD, untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau melakukan merger terhadap BUMD yang tidak sehat.
Selain pembahasan dan penyampaian rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPj Gubsu akhir tahun 2024, paripurna juga membahas laporan panitia khusus pembahasan Ranperda Tatib DPRD Sumut, Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD SU tentang pemanfaatan perhutanan sosial.
Paripurna juga membahas pengabilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dengan Gubsu tentang pengelolaan keuangan daerah, penyampaian penjelasan Ranperda tentang RPJMDProvsu 2025-2029 serta perubahan alat kelengkapan DPRD Sumut dari Fraksi Nasdem dan Gerindra.

(NAI/NAI)