“BODT ini seperti tidak punya semangat kerja. Mereka punya anggaran besar, tapi tidak ada gebrakan di lapangan. Mereka ini harusnya jadi motor penggerak untuk memastikan Danau Toba tetap memenuhi persyaratan UNESCO. Tapi nyatanya? Gerak pun tidak kelihatan,” tegas Manaek dalam pernyataan resminya kepada media di sela sela paripurna DPRD Sumut, Kamis (22/5/2025).

Menurut Manaek, UNESCO telah memberikan sejumlah indikator dan syarat yang jelas agar Geopark Kaldera Toba bisa tetap masuk dalam jaringan Geopark Dunia. Namun hingga kini, persyaratan itu belum juga dituntaskan oleh lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional tersebut.

“Ini bukan lagi soal teknis, ini soal komitmen dan keseriusan. Kalau BODT terus seperti ini, saya khawatir UNESCO mencabut status Geopark Kaldera Toba. Kalau itu terjadi, hancur sudah harapan kita menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia,” katanya.

Ia menyebutkan, syarat yang diminta UNESCO sebenarnya tidaklah berat. Di antaranya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap event, kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kelestarian ekologi, serta perencanaan dan pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Semua itu bisa dikerjakan kalau mereka serius. Tapi yang terjadi sekarang, BODT hanya duduk nyaman di kantor, tidak menunjukkan progres. Anggaran besar yang mereka kelola seolah-olah hanya untuk habis tanpa hasil,” ujar politisi dari Fraksi Golkar itu dengan nada geram.

Desak Rapat Dengar Pendapat, Evaluasi Total BODT

Sebagai langkah tegas, Manaek mendesak agar DPRD Sumut melalui komisi terkait segera memanggil BODT untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Ia ingin mengetahui secara langsung apa saja yang sudah dan belum dikerjakan oleh BODT dalam memenuhi tuntutan UNESCO.

“Ini bukan waktunya lagi basa-basi. Kalau perlu, evaluasi total kinerja BODT. Jangan sampai kita kecolongan karena kelalaian satu lembaga yang tidak paham arti penting kawasan Danau Toba bagi masa depan pariwisata Indonesia,” tegasnya.

Manaek juga menyinggung soal upaya Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di bidang pariwisata. Menurutnya, apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat sudah berada di jalur yang benar. Namun, sayangnya, pelaksana teknis di daerah justru tidak sejalan.

“Pak Jokowi sudah bekerja luar biasa, memberi perhatian besar ke Danau Toba. Tapi BODT sebagai lembaga pelaksana justru seperti tidak menghargai amanah itu. Ini sungguh mengecewakan,” tambahnya.

Libatkan Pemerintah Daerah, Jangan Andalkan Pusat Saja

Selain BODT, Manaek juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah di sekitar kawasan Danau Toba, termasuk kabupaten-kabupaten yang mengelilingi danau terbesar di Asia Tenggara itu. Ia mengajak seluruh kepala daerah dan Pemprov Sumut untuk lebih aktif terlibat dan tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Ini tanah kita, budaya kita, warisan kita. Jangan berpangku tangan. Kita harus gotong royong memastikan Danau Toba tetap menjadi kebanggaan bangsa dan tetap diakui dunia,” katanya.

Ia menekankan bahwa status UNESCO bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga berkaitan langsung dengan promosi global, kunjungan wisatawan internasional, hingga pembangunan ekonomi berbasis pariwisata yang berkelanjutan.

“UNESCO adalah alat marketing global. Kalau status itu dicabut, kita akan kehilangan momentum besar. Dan itu adalah kerugian yang tidak bisa dibayar dengan uang,” tutup Manaek dengan nada serius.

(NAI/NAI)