Salah seorang wartawan memegang ulos yang menjadi hiasan di dinding DPRD Sumut, Selasa (27/5). Sekretariat DPRD Sumut menganggarkan Rp100 juta untuk pembelian ulos. (analisadalily/zulnaidi)
Analisadaily.com, Medan - Di tengah gencarnya seruan Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran dan memangkas belanja yang tidak prioritas, sejumlah pos pengeluaran di institusi pemerintah justru memunculkan tanda tanya besar.
Kemudian belanja untuk pengharum ruangan bahkan menembus angka Rp185 juta, nyaris setara dengan anggaran pemeliharaan sound system yang juga berada di angka Rp200 juta.
Tak hanya itu, pihak Sekretariat DPRD Sumut juga memberikan porsi sewa tanaman hias dua kali tercatat dengan nilai total Rp183 juta, belum termasuk pemeliharaan alat kantor, komputer, dan jaringan yang secara keseluruhan menelan dana lebih dari Rp1 miliar.
Bahkan pada tahun 2025 ini belanja ulos untuk ditempatkan di dinding-dinding gedung dewan turut dianggarkan sebesar Rp100 juta.
Kondisi ini memicu sorotan tajam, mengingat Presiden dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya belanja yang fokus pada pelayanan publik dan dampak langsung bagi masyarakat.
"Anggaran harus digunakan secara tepat sasaran, tidak boleh ada pemborosan, apalagi untuk hal-hal yang tidak berdampak signifikan," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
Dengan total belanja mencapai hampir Rp3 miliar untuk kebutuhan yang tergolong non-esensial, pertanyaan pun mencuat di mana komitmen terhadap efisiensi anggaran yang telah digaungkan dari Istana.
Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumut, Efi Julianti belum lama ini mengaku, selama ini mereka lakukan transparansi penggunaan anggaran. Semua program yang memakai dana APBD mereka sampaikan secara transparan di Sirup lkpp Sumut. Jadi, apa yang terlihat di sirup lkpp tersebut, itulah yang dilakukan kecuali ada koreksi. (NAI/NAI)
