"Jadi tidak salah jika kita mengadopsi yang sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat, King Dedi (Dedi Mulyadi) yang mana anak yang putus sekolah, yang bermasalah dimasukkan ke Rindam Siantar. Dengan tujuan remaja-remaja yang nakal itu dididik kedisiplinan, mental dan lainnya. Negara harus mendukung dalam bentuk anggaran. Karena menghadapai persoalan begal dan pelaku tindak kriminalitas tersebut di tengah masyarakat memang harus keras, tidak cukup hanya dengan imbauan, spanduk-spanduk," tegas Robi Barus di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Senin (2/6).

Menurut penilaian politisi PDI Perjuangan itu, program yang sudah dilaksanakan oleh gubernur Jabar itu sudah sangat baik. Memang program itu sudah di tingkat gubernur. Namun koordinasi dengan Kabupaten/Kota mengenai pembiayaan bisa saja dilakukan melalui APBD.

"Bagus program itu," cetus Robi dan mengaku sepakat Indonesia memberlakukan wajib militer bagi remaja-remaja yang nakal guna meminimalisir aksi begal di Medan.

"Sepakatlah, kalau untuk yang baik, kenapa tidak," tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu.

Apalagi, lanjutnya, narkoba saat ini sudah terlampau massif. Coba bayangkan, Sumut provinsi nomor 1 di Indonesia persoalan narkoba. Artinya, nomor 1 nya Medan, berarti Medan nomor 1 kasus narkoba di Indonesia, demikian juga provinsinya juga nomor 1. Oleh karena itu, Robi menyarankan harus ekstra menghadapi persoalan narkoba tersebut.

"Makanya kita apresiasi pihak Polda yang menggelar razia di lokasi hiburan malam, baru-baru ini. Tapi jangan tebang pilih, jangan by order, harus semua lah, dari tingkat yang bawah hingga lokasi hiburan yang kelas atas. Jangan hanya pencitraan-pencitraan saja. Jika hanya pencitraan saja ya begini terus. Makanya ke depan bisa lebih parah. Bahkan, Indonesia ke depannya bisa lost generasi, 20 sampai 30 tahun kemudian, kita lost generasi dengan narkoba ini," ujarnya bernada risau.

Sebenarnya, lanjut Robi, narkoba ini sudah antar negara. Hanya saja petugas kita tidak sadar. Tidak memikirkan generasi mendatang. Setingkat Kapolda seperti Kapolda Jatim bintang dua saja ditangkap karena narkoba.

"Lalu bagaimana pula dengan bawahannya, jika pimpinannya seperti itu," ujarnya bernada setengah bertanya.

Sebaiknya, lanjut Robi, petugas yang terlibat narkoba ini dihukum lebih berat dari masyarakat biasa. Sebab, mereka yang dikasih amanah untuk menghukum masyarakat yang bermasalah dalam peredaran narkoba, justru mereka terlibat.

"Kita masih berharap besar dengan Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer tegas untuk ikut memberantas persoalan narkoba ini," pungkasnya. (mc)

(RZD)