"Keputusan MK ini tentu membutuhkan peraturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Dan perlu diingat bahwa sifat dari putusan MK final dan mengikat", kata Ketua PD Al Washliyah Kota Medan H. Abdul Hafiz Harahap kemarin di Medan.

Menyikapi hal itu, Abdul Hafiz Harahap menyampaikan, PD Al Washliyah Kota Medan melalui Majelis Pendidikan PD Al Washliyah Kota Medan akan menggelar dialog publik, dengan tema "Menakar Nasib Sekolah Swasta Pasca Putusan MK".

Disebutkan Abdul Hafiz Harahap, dari dialog publik ini diharapkan para pemangku kepentingan bidang pendidikan memperoleh pemahaman dan pencerahan dengan baik.

"Dari putusan MK tersebut masih perlu penjelasan lebih lanjut agar masyarakat memahamin secara utuh dan komprehensif pelaksanaan sekolah gratis pendidikan dasar. Terutama Al Washliyah Medan yang memiliki sejumlah sekolah tingkat dasar", kata Abdul Hafiz Harahap didampingi Bendahara PD Al Washliyah Medan Fachroel Rozi, SH. MH, Walik Ketua Mursal Harahap, S.Ag. M.Kom.I, Wakil Sekretaris Irwansyah S.Ag. MM. dan pengurus lainnya.

Terkait dialog publik tersebut, Ketua PD Al Washliyah Kota Medan menyebutkan akan
diselenggarakan secara hybrid (online & offline). Dengan menampilkan nara sumber yang memiliki kapasitas di bidang pendidikan, sosial dan hukum tata negara, seperti Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum. (Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI), Dr. Agus Suriadi, S.Sos. M.Si. (Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP USU), Yopi Rachmad, S.Pd, M.Si. (Tim Ahli MP PD Al Washliyah Kota Medan).

"Dialog Publik ini Insya Allah dilaksanakan Kamis 5 Juni 2025 dan dibuka langsung Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sekaligus keynote speaker dan dipandu Ketua MP PD Al Washliyah Kota Medan Putra Chairul Hady Siregar, SH. ", jelas Ketua PD Al Washliyah Kota Medan.

Lebih lanjut disampaikan dialog publik yang dilaksanakan secara hybrid ini mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dengan putusan MK yang memerintahkan negara untuk menggratiskan pembiayaan pendidikan dasar.

(DEL)