Dengan kondisi tersebut anggota Komisi III DPRD Medan Sri Rezeki sangat berharap kepada Dinas Koperasi Kota Medan agar anggaran yang diperuntukkan bagi pemberdayaan para pelaku UMKM itu jangan sampai dipotong.

"Saya berharap anggaran UMKM jangan dipotong, karena masih banyak butuh anggaran untuk pemberdayaan UMKM tersebut," pinta Sri Rezeki saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Koperasi Kota Medan yang dihadiri Kadis Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Nst di ruang Komisi III DPRD Medan, Selasa (3/6).

Tidak hanya anggaran untuk kemasan saja, lanjut Sri, tapi termasuk untuk meningkatkan mindset para pelaku UMKM, itu butuh dana. "Kami pernah mendampingi UMKM. Dari mindset kami tegakkan sampai kepada pelatihan digital, marketingnya seperti apa, lalu kita juga memberi tempat. Itu semua butuh dana. Kalau sampai anggaran dipotong, saya rasa apa yang bisa dierjakan pelaku UMKM nanti," ujar politisi PKS tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Sri, saya ingin memberikan masukan mungkin perlu menggandeng apakah Cooporate Social Responsibility (CSR) dari bank atau perusahaan-perusahaan lain yang bisa digandeng.

"Dari hal kecil saja, mereka ada yang menjual sabun cuci piring. Dari kemasannya Kami bantu desain sedemikian rupa. Dari mereka (pelaku UMKM) tidak yakin dengan produknya sampai yakin dan bagus, ini semua perlu dana," tutur Sri.

Seperti yang disampaikan pimpinan rapat, masih Sri, supaya dicarikan solusinya seperti apa ke depan agar mereka bisa. "Kira kira langkah apa yang akan diambil," cetus Sri.

Terkait koperasi merah putih, Sri Rezeki menyambut baik program itu karena ini merupakan program pusat dari presiden. Lebih kurang 80 ribuan targetnya. Namun yang perlu dimohonkan, hilangkanlah isu hoaks yang membuat masyarakat itu menganggap jadi pengurus koperasi bakal bergaji.

"Memang di tengah masyarakat itu perlu diclearkan. Agar tidak menganggap nanti setelah jadi pengurus enaklah sudah jadi pengurus dapat Rp4 juta, Rp8 juta. Ini adalah andil Dinas Koperasi untuk mengclearkan masalah ini," pintanya.

Saya yakin, sambung Sri, jika di level pengurus sudah diselesaikan. Tapi di medsos itu perlu, jangan ada lagi bahasa Rp8 juta untuk pengurus dan sebagainya. Itu nanti bisa jadi bumerang. (mc)

(RZD)