Tujuan mereka, menyatakan sikap menolak kehadiran perusahaan penambang seng dan timah hitam berlokasi di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

“Keluarlah Bapak Bupati. Lihat masyarakatmu ini. Lihat petani ini. Kalau bukan karena rakyat, anda tidak bisa duduk enak di sana,” seru Nurhaida boru Tumorang, bergelar Ompu Sarda.

Perempuan itu tampak berbicara garang meminta Bupati, Vickner Sinaga mengawal keputusan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor 854. Yakni pencabutan ijin lingkungan PT DPM.

“Dang boi hami mangan sian batu. Dang boi hami mangan siang seng, dang boi hami mangan sian timah (kami tidak bisa makan dari batu, kami tidak bisa makan dari seng, kami tidak bisa makan dari timah,” ujar Ompu Sarda lewat ‘andung-andung (senandung sedih) diiringi musik seruling Batak.

Ompu Sarda menyebut, Dairi berada di kawasan patahan Renun yang rawan gempa. Tidak boleh ada aktivitas tambang.

Melalui teatrikal, Layasna brru Berutu penduduk Desa Sinar Pagi Kecamatan Tanah Pinem juga mengutarakan hal serupa. Petani ini menangis, minta Bupati melihat mereka.

“Datanglah Bupati. Kami sudah berjuang di pengadilan. Kami sudah menang. Hentikan semua kegiatan DPM,” pinta Layasna.

Pembicara itu menandaskan, mereka adalah penduduk lokal yang akan menjadi korban dampak nvestasi.

“Dairi berada di kawasan patahan Renun yang rawan gempa. Tidak boleh ada aktivitas tambang,” tandas Ompu Sarda.

Sementara itu, Gerson Tampubolon mendesak pemerintah kabupaten melakukan pengawasa. Menurutnya, semua kegiatan DPM harus dihentikan.

“Kalau pemerintah membiarkan DPM bekerja, itu berarti, Bupati membiarkan kegiatan ilegal,” tandas Gerson.

Kehadiran warga diterima Asisten Pemerintahan, Jonni Hutasoit.

“Bupati dan Wakil Bupati sedang tugas luar. Sekda mengikuti acara serah terima Kepala Lapas,” kata Jonni.

Sebanyak 25 perwakilan petani duduk di ruangan guna menyampaikan aspirasi.

“Sudah sering kami unjuk rasa, baru kali ini diterima di ruangan,” ujar Barisman Hasugian penduduk Desa Bongkaras.

(SSR/RZD)