Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Ahmad Hadian Tinjau Bendungan Sei Manggar

Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Ahmad Hadian Tinjau Bendungan Sei Manggar
Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Ahmad Hadian Tinjau Bendungan Sei Manggar (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Batubara - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKS, H. Ahmad Hadian, S.Pd.I., MAP, melakukan kunjungan lapangan ke Bendungan Sei Manggar yang berlokasi di Desa Tanjung Muda, Kabupaten Batu Bara, Sabtu (7)6(2025). Dalam kunjungan ini, beliau turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, H. Rodial.

Bendungan Sei Manggar diharapkan menjadi sumber pengairan utama untuk sawah masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Air Putih, Medang Deras, dan Sei Suka. Namun, saat ini bendungan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Hari ini Alhamdulillah kami bisa langsung turun ke lapangan dan berdiskusi dengan para petani mengenai tidak berfungsinya bendungan ini,” ujar Ahmad Hadian kepada wartawan dikutip dari web FPKS Sumut, Rabu (11/5)2025).

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Sumut 5 (Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjungbalai), Ahmad Hadian mengungkapkan beberapa temuan penting dari tinjauan dan diskusi bersama para petani, di antaranya:

  1. Dam pembagi air tidak berfungsi karena aliran sungai telah bergeser menjauh dari dam, sehingga debit air yang mengalir ke dam pembagi menjadi sangat minim.
  2. Sedimentasi parah sepanjang 7,5 km dari depan dam hingga ke hilir menyebabkan dasar sungai meninggi, yang menghambat aliran air menuju dam.
  3. Normalisasi sungai diperlukan dengan alat berat sepanjang 7,5 km, namun terhambat oleh regulasi dan risiko tumpang tindih dengan aturan terkait galian C.
  4. Bendung pelimpahan perlu dibangun di sisi lain sungai agar air tetap dapat dialirkan ke dam pembagi.
  5. Eksekusi solusi teknis terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara Balai Wilayah Sungai (Pemerintah Pusat) dan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Hadian menegaskan bahwa Bendungan Sei Manggar hanyalah salah satu dari beberapa infrastruktur irigasi di Kabupaten Batu Bara yang tidak berfungsi optimal. Padahal, selama satu tahun terakhir para petani telah mengalami krisis air yang berdampak pada lahan pertanian mereka.

“Total ada lebih dari 4.000 hektare sawah rakyat yang terlantar dan tidak bisa ditanami di Kecamatan Air Putih, Sei Suka, dan Medang Deras. Sementara itu, program Presiden Prabowo fokus pada ketahanan dan swasembada pangan,” tegas Hadian, yang dikenal memiliki perhatian khusus terhadap sektor pertanian.

Ia menyoroti bahwa program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, karena banyak fasilitas yang kini dalam kondisi rusak dan tak bisa digunakan.

“Dalam beberapa hari ke depan, para petani dari 12 desa akan bergotong royong secara swadaya untuk mengalirkan air ke jaringan irigasi. Namun jika dalam dua pekan ke depan air belum juga masuk, maka benih padi yang telah siap semai akan terbuang sia-sia,” pungkas Hadian.

(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi