Analisadaily.com, Medan – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS, Dr H Ahmad Darwis SAg MA, angkat suara terkait polemik kepemilikan empat pulau di perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Ia menyerukan penyelesaian secara damai dan konstruktif dengan mengedepankan semangat persaudaraan dan persatuan bangsa.
“Ini bukan soal siapa yang berkuasa atas wilayah, bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bagaimana kita mencari titik temu berdasarkan hukum, data yang sahih, dan semangat kebangsaan,” ujar Ahmad Darwis kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).
Empat pulau yang menjadi pokok perbedaan itu sebagian terletak di perairan Aceh Singkil dan sebagian lainnya di perbatasan Kabupaten Tapanuli Tengah. Persoalan ini mencuat kembali setelah muncul perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di Aceh maupun Sumatera Utara.
Ahmad Darwis menekankan pentingnya menjaga ketenangan di tengah masyarakat. Menurutnya, sejarah panjang hubungan baik antara Aceh dan Sumatera Utara harus dijadikan pijakan utama dalam menyikapi perbedaan.
“Aceh dan Sumut punya ikatan sejarah, sosial, dan budaya yang kuat. Jangan biarkan soal batas wilayah memecah ukhuwah yang sudah terjalin lama. Kita ini saudara sebangsa, mari selesaikan dengan kepala dingin dan hati terbuka,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit atau kelompok tertentu. “Persoalan seperti ini rentan dipelintir jika tidak ditangani dengan bijak. Maka, semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus duduk bersama dengan penuh tanggung jawab.”
Polemik batas wilayah, menurut Darwis, bisa menjadi momentum memperkuat sistem koordinasi dan mempercepat penataan wilayah yang akurat dan adil. “Ini saatnya kita perbaiki sistem tata ruang nasional. Wilayah bisa dipetakan ulang, tapi rasa persaudaraan tidak boleh dipisahkan,” tegasnya.
Ahmad Darwis pun mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh daerah untuk menjadi penyejuk suasana. Ia berharap penyelesaian dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan tidak menyisakan kekecewaan.
“Jangan biarkan isu ini merusak silaturahmi. Mari bersama kita jaga damai, jaga kata-kata, dan jaga suasana agar tetap rukun. Jadikan ini pelajaran, bukan permusuhan,” tutupnya.
(NAI/NAI)
