Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar, Hamzah Fansuri, menjelaskan bahwa literasi menjadi salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia di Siantar, sejalan dengan reputasi kota ini sebagai kota pendidikan.

“Dalam tiga tahun terakhir, IPLM Kota Pematangsiantar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Tahun lalu, kami meraih predikat IPLM tertinggi se-Sumatera Utara menurut laporan resmi Perpustakaan Nasional. Ini bukti nyata kerja keras seluruh tim dan dukungan masyarakat,” terang Hamzah, Jumat (19/6/2025).

Dijelaskan Hamzah, Pada tahun 2022, nilai IPLM tercatat sebesar 59,12 dengan kategori Sedang. Kemudian, pada tahun 2023, nilai IPLM naik sedikit menjadi 60,52, masih berada dalam kategori Sedang. Peningkatan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2024, di mana nilai IPLM melonjak tajam menjadi 89,82, dengan kategori Sangat Tinggi.

Perkembangan positif ini juga sejalan dengan peningkatan nilai TGM (Tingkat Gemar Membaca) yang pada tahun 2022 berada di angka 51,86 (Sedang), naik menjadi 57,83 (Sedang) pada tahun 2023, dan meningkat drastis menjadi 95,52 (Sangat Tinggi) pada tahun 2024.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar kini mengelola dua bidang utama yang fokus pada pengembangan literasi. Untuk memperkuat minat baca, pihaknya menyediakan koleksi bahan bacaan berkualitas yang relevan dengan tren nasional, bahkan bekerjasama dengan penerbit toko buku terkemuka.

“Kami tahu di Siantar belum ada toko buku terkemuka. Karena itu, kami menghadirkan buku-buku terbaru yang digemari masyarakat, termasuk buku-buku best seller toko buku terkemuka. Hasilnya, data kunjungan ke perpustakaan meningkat signifikan. Kunjungan ini juga menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian IPLM,” tambahnya.

Selain menyiapkan koleksi pustaka, pihaknya juga aktif mendatangi sekolah-sekolah melalui dua unit bus pustaka keliling serta rumah baca kelurahan. Upaya ini dilengkapi berbagai kegiatan berbasis literasi, mulai dari lomba olimpiade, kompetisi Bahasa Inggris, hingga berbagai aktivitas komunitas seperti parenting, diskusi naskah kuno bersama BRIN, bahkan seleksi paskibraka.

“Kami ingin menghapus stigma perpustakaan sebagai tempat yang kuno dan membosankan. Kami dorong perpustakaan menjadi ruang inklusif, terbuka untuk semua aktivitas positif, dan membangun chemistry dengan masyarakat. Bahkan tahun ini kami akan menyediakan wadah belajar digital di alun-alun kota, agar akses literasi juga merata ke kelompok marginal,” papar Hamzah.

Meski menghadapi tantangan keterbatasan personel dan sarana prasarana — perpustakaan ini berdiri sejak 1992, Dinas Arsip dan Perpustakaan terus berinovasi. Dukungan pihak ketiga juga hadir, seperti dari Bank Sumut yang mendanai ruang audiovisual berkapasitas 30 orang, melengkapi strategi literasi visual.

Bahkan sebuah buku sejarah perjuangan lokal masyarakat Siantar di masa kolonial telah diadaptasi menjadi film berdurasi 61 menit dan diluncurkan di Cinepolis pada Februari lalu.

Sementara itu, Tanoto Foundation berperan penting dalam penguatan kebijakan literasi melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwa) Literasi. Sejak 2023, Tanoto Foundation mendampingi Pemko Pematangsiantar dengan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) agar kebijakan literasi lebih terarah dan terukur dampaknya.

Bobby Widanto Soegiono, System Strengthening Unit Coordinator Tanoto Foundation Sumut, menuturkan bahwa proses penyusunan Perwa Literasi ditempuh melalui enam tahapan dalam kurun empat bulan, melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, hingga Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

“Tujuan utama RIA ini adalah mendukung Pemkot membangun ekosistem pendidikan dan literasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kapasitas pemangku kebijakan. Setelah Perwa terbit, kami tidak lepas tangan. Kami terus dampingi dengan evaluasi per tiga bulan, untuk memastikan rencana aksi dan implementasi kebijakan benar-benar berjalan di lapangan,” jelas Bobby.

Tanoto Foundation juga menyediakan matriks pemantauan untuk menilai apakah target sesuai dengan realisasi, dan secara berkala duduk bersama stakeholder untuk menemukan solusi atas kendala di lapangan.

“Harapannya, Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip Perpustakaan mampu memetakan program dan kegiatan prioritas yang berdampak signifikan bagi peningkatan literasi. Kami ingin memastikan Perwa ini tidak sekadar dokumen formal, tetapi benar-benar jadi dasar gerakan literasi di Pematangsiantar,” tegas Bobby.

Ke depan, Pemkot Pematangsiantar optimis dapat terus menjaga momentum dan memperluas dampak literasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Sinergi lintas sektor, penguatan kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan diyakini akan menjadikan Kota Pematangsiantar sebagai salah satu barometer literasi di Sumatera Utara, bahkan nasional.

(DEL)